.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengisi kuliah mahasiswa Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI (UNHAN) secara virtual. Ia mengajar mata kuliah Strategi Pertahanan dengan sub tema pembahasan terkait politik dan strategi.
"Politik, strategi, dan pertahanan merupakan tiga hal yang saling berhubungan. Sebagai contoh, adanya beberapa daerah yang mendapatkan status otonomi khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua merupakan bentuk keputusan politik dari pemerintah yang didukung parlemen, sebagai langkah strategi sekaligus solusi dalam menjaga keutuhan NKRI," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).
Bamsoet menerangkan Indonesia tak hanya menganut sistem politik multipartai dan presidensial dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa. Namun juga memiliki doktrin politik Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prinsip Sishankamrata tersebut menurutnya 'berhasil' dijalankan oleh Ukraina dalam menghadapi serangan militer yang luar biasa dari Rusia. Dalam menghadapi pertempuran dengan Rusia tersebut, Ukraina menjalankan strategi People Defence yang melibatkan seluruh warga negara yang prinsipnya sama dengan Sishankamrata.
"Kehadiran UU No.23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, merupakan bagian dari wujud dukungan politik hukum negara dalam mengimplementasikan prinsip Sishankamrata," ujar Bamsoet.
"Melalui UU tersebut, Kementerian Pertahanan bisa membentuk Komponen Cadangan (Komcad) yang berasal dari warga negara non militer, namun bukan dengan status wajib militer. Komcad kini sudah memiliki 18 batalyon, dengan total personel mencapai 8.574 orang, yang siap diturunkan sewaktu-waktu dalam mempertahankan negara," paparnya.
Lebih lanjut, saat mengajar sebagai dosen UNHAN secara virtual dari Dapil-7 Jawa Tengah Purbalingga ini Bamsoet menerangkan Indonesia juga menganut politik luar negeri bebas aktif di kancah internasional. Sebagaimana disampaikan Wakil Presiden Pertama Indonesia Moh. Hatta, Indonesia layaknya mendayung di antara dua karang dalam menghadapi pertentangan antara blok barat dan blok timur.
"Karena mengambil langkah politik mendayung di antara dua karang, maka Indonesia memilih tidak memihak blok barat maupun blok timur. Melainkan justru berteman dengan banyak negara yang tergabung dalam kedua blok tersebut," terang Bamsoet.
Hal ini merupakan bagian dari strategi agar Indonesia bisa melakukan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang berada di dalam blok barat maupun di blok timur. Tidak heran jika kita bisa membangun kerja sama pertahanan dengan Amerika, sekaligus juga dengan Rusia, dan juga China," pungkasnya.
(akn/ega)
