.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman memberikan apresiasi kepada KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo. Habiburokhman menilai KPK ternyata tetap bisa bekerja maksimal dalam situasi pimpinan yang tidak lengkap.
"Kami mengapresiasi KPK yang terus memaksimalkan tupoksinya meski dalam situasi jumlah pimpinan yang tidak lengkap," kata Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (27/1/2024).
Habiburokhman menyebut itu sebagai pertanda KPK sudah punya sistem yang tertata rapi. Jadi, kata dia, KPK tetap bisa melakukan OTT meski kekurangan pimpinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini menunjukkan bahwa sistem di KPK sudah tertata rapi sehingga bisa terus bekerja dalam situasi apapun. Fakta bahwa KPK tetap bisa kerja maksimal meski hanya dipimpin 4 orang mengindikasikan tidak ada urgensi untuk mencari 1 orang komisioner baru," ucapnya.
Menurutnya, ini juga membuktikan KPK tidak terlalu membutuhkan pimpinan KPK yang baru. Dia khawatir justru pimpinan KPK baru nantinya mengganggu ritme kerja KPK.
"Sisa masa jabatan pimpinan KPK hanya tinggal beberapa bulan, saya khawatir kalau kita masukkan 1 pimpinan baru malah akan mengganggu ritme kerja," ujar dia.
KPK OTT di Sidoarjo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga melakukan penyegelan di salah satu kantor Pemkab Sidoarjo.
Baca juga: OTT KPK, Kantor BPPD Pemkab Sidoarjo Disegel |
Dilansir detikJatim, Sabtu (27/1/2024), informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah ASN yang diamankan terkait OTT yang dilakukan KPK sejak Kamis (26/1). Setidaknya lebih dari tiga ASN yang diamankan oleh petugas KPK.
Tiga ASN yang diperiksa dan diamankan tersebut diketahui dua pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Satu penjabat salah satu kepala bagian di sekretariat daerah dan salah satu bank BUMD di Sidoarjo.
Simak juga Video: KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT Labuhanbatu: Bupati hingga Anggota DPRD
