.webp)
Selain itu, dirinya juga menyinggung soal besarnya beban administrasi pendidikan yang harus dihadapi guru. Hal ini juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Akibat besarnya beban administrasi tersebut, terkadang menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.
"Sebagai dosen di beberapa kampus, saya merasakan sendiri banyaknya administrasi yang harus diurus dan diselesaikan. Mulai awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kabarnya akan mulai menyederhanakan proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang diharapkan dapat mengurangi beban administrasi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).
"Sehingga guru dapat lebih fokus kepada aktivitas belajar mengajar. Kita dukung rencana tersebut, agar bisa segera terealisasi dengan baik," sambungnya.
Dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-10 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga, Bamsoet menjelaskan persoalan lain dalam wajah dunia pendidikan yakni tidak semua lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan ke SMP. Demikian pula tidak semua lulusan SMP akan tertampung oleh SMA atau SMK, sehingga banyak pelajar yang tidak dapat melanjutkan sekolah, lantaran keterbatasan fasilitas pendidikan.
"Merujuk pada data jumlah sekolah di tanah air, saat ini terdapat 436.707 sekolah di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan Sekolah Dasar (SD), yakni 149.225 unit. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 42.907 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 14.573 unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 14.461 unit," jelas Bamsoet.
Di balik berbagai permasalahan yang menyelimuti dunia pendidikan, bangsa Indonesia masih bisa bangga karena ada peningkatan peringkat dalam kemampuan literasi matematika dan sains pelajar Indonesia. Terlihat pada hasil survei kualitas pendidikan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022.
"Dibandingkan hasil survei tahun 2018, skor literasi Indonesia versi PISA 2022 naik 5 posisi. Mengingat bahwa selama dua dekade penilaian atas mutu pendidikan Indonesia masih masuk kelompok 10 terendah, maka peningkatan peringkat ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri," jelas Bamsoet.
Dari aspek keberpihakan dan dukungan anggaran, sejak tahun 2009 telah terpenuhi amanat Konstitusi dengan mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan sebagai mandatory spending. Untuk tahun 2024, besaran anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 660,8 triliun.
"Tantangan terbesar memastikan bahwa besarnya alokasi anggaran tersebut benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran, dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan. Termasuk memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Sehingga para guru bisa mendidik dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing," pungkas Bamsoet.
Turut hadir dalam kesempatan ini, antara lain Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Hentoro Cahyono, Staf Khusus Ketua MPR Brigjen Pol Putu Putra Sedane, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tenny Juliawati, Ketua Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga Maryono, serta Koordinator Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah IX Provinsi Jawa Tengah Suwanto.
(anl/ega)
