Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta agar masalah Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, tak dipolitisasi. PKB meminta Pemprov DKI menyelesaikan polemik ini agar warga bisa menempati Kampung Susun Bayam.
"Ini sebenarnya bukan masalah Kampung Bayam, itu kan dari zaman dulu juga dari zaman Pak Anies, JakPro, apa... Semua sudah memberikan tempat untuk masyarakat di Kampung Bayam itu, sudah rapilah untuk masyarakat di situ. Ini sebenarnya bukan motif untuk membangun Jakarta lebih bagus, ini motifnya itu jelas politik," kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyebut Pemprov DKI berencana untuk membangun rumah susun baru di Tanjung Priok untuk warga eks Kampung Bayam tahun 2025. Hasbiallah mempertanyakan warga akan tinggal di mana sebelum rusun itu terbangun.
"Kalau dibangun untuk sampai tahun 2025, yang itunya mau dikemanain, sekarang ini mereka tinggal di mana? Seharusnya itu kan dipikirkan dong, selama ini masyarakat mau tinggal di mana, ini kan kebutuhan masyarakat," kata dia.
"Nggak bisa, ini namanya pembiaran, pembiaran masyarakat tidak punya tempat tinggal. Apa kita mau masyarakat yang tidak mampu kita jadikan gelandangan? Mana tugas Pemda di sini?" imbuhnya.
Hasbiallah menyebut warga Kampung Susun Bayam sebelumnya sudah melaporkan hal ini kepada fraksi PKB. Namun, belum ada solusi. Menurutnya, Pemprov DKI harus memberikan arahan JakPro sebagai pengelola Kampung Susun Bayam untuk menyelesaikan.
"Ini memang semuanya nggak jelas, tidak ada kejelasan, pada waktu masyarakat Kampung Bayam juga sudah mengadu ke fraksi kami, nah ini juga sudah beberapa kali pertemuan dengan fraksi PKB ya, dan memang tidak ada solusi. Ini kalau JakPro, namanya BUMD ya ngikutin gubernurlah, jangan salahkan JakPro, Pj-nya yang tidak pro dengan masyarakat Kampung Bayam," sebut dia.
Lebih lanjut, Hasbiallah menilai harusnya warga menempati Kampung Susun Bayam yang sudah terbangun daripada membangun rusun baru. Dia khawatir Kampung Susun Bayam akan terbengkalai jika tidak ditempati.
"Ini namanya pembiaran, lebih bagus ditempati daripada bangunan itu terbengkalai, kan ujung-ujungnya terbengkalai nanti kalau nggak ditempatin, itu kan uang rakyat, masak kalau itu nggak dipakai mau dibongkarin lagi itu bangunan dan diganti yang 2025, kan berarti pemborosan," sebut dia.
(lir/dnu)