.webp)
KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. KPK menyatakan kasus ini tidak terkait dengan politik saat ini.
"Perkara ini tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik saat ini, karena saya khawatir ketika teman-teman menyangkutpautkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan terus langsung menyinggung seolah-olah ini jadi politis," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengawali pemaparannya dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Alex mengatakan pengusutan kasus ini dilakukan sejak dulu oleh KPK. Dia mengatakan kasus ini tidak ada kaitannya dengan salah satu calon dalam Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini perkara lama sebetulnya, dilakukan penyelidikan sehingga saya sudah di jilid pertama sekitar 2019 kalau nggak salah, karena ada COVID-19 sempat tertunda selama 2 tahun. Ini juga tempus delicti-nya ini di berbagai daerah juga, dan ada di Malaysia juga tempus delicti-nya," ucap Alex.
"Jadi, LKTPK (Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi)-nya itu terbit Maret 2023, artinya dilakukan ekspose itu pada sekitar Maret 2023 setelah melakukan penyelidikan dua tahun lebih karena kendala COVID-19. Kemudian sprindik ini terbit Juni atau Juli 2023. Artinya, jauh sebelum kontestasi yang sekarang ini. Saya pastikan tidak ada hubungannya sama sekali," tambahnya.
KPK menyatakan kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 17,6 miliar. KPK menduga terdapat item-item seperti komposisi hardware dan software yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perintah mulai kerja. Namun, Nyoman telah menyetujui pembayaran 100 persen ke PT AIM.
KPK mengatakan pembayaran itu dilakukan meski hardware dan software sama sekali belum diinstal sama sekali untuk menjadi basis utama penempatan TKI di Malaysia dan Arab Saudi. Perbuatan itu bertentangan dengan sejumlah aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Total, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
- Mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2015 Reyna Usman
- Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sistem Proteksi TKI tahun 2012 I Nyoman Darmanta
- Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia.
Simak juga 'Perjalanan Isu Dugaan Korupsi Kemnaker yang Bikin Cak Imin Dipanggil KPK':
