.webp)
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan menyiapkan berbagai upaya menurunkan kasus stunting atau tengkes di wilayahnya. Salah satunya dengan cara active case finding menelusuri kasus gizi buruk.
"Sepanjang tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan active case finding, yaitu secara aktif menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi termasuk stunting," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).
Ani memastikan stunting atau tengkes menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk diatasi. Hal itu, kata dia, sesuai dengan target prevalensi stunting dari Presiden RI Joko Widodo untuk menekan angka stunting hingga mencapai 14 persen pada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, Dinkes melakukan jemput bola dari pintu ke pintu (door to door) mengulur status gizi balita. Selain itu, dilakukan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang memberikan beragam fasilitas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, salah satunya memeriksakan status gizi dan mendapatkan edukasi.
Upaya itu, kata dia, membuahkan hasil. Merujuk data pada November 2023 sebanyak 19,64% dari jumlah balita yang stunting berhasil lulus dari stunting setelah dilakukan intervensi.
"Kami memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi, dimulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar (weight faltering), kekurangan berat badan (underweight), gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting. Jika ditemukan, maka harus segera ditindaklanjuti," jelasnya.
Dia menyampaikan pemberian intervensi secara spesifik dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi dengan cara memberikan makanan kaya protein hewani, seperti telur dan susu. Berdasarkan penelitian, telur dan susu mengandung asam amino tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak.
"Peran aktif ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujarnya.
Jakarta Beraksi hadir hingga tingkat kelurahan berupa pos gizi. Di pos gizi terdapat berbagai kegiatan, seperti pemberian PMT, edukasi terkait tumbuh kembang, balita dengan masalah gizi, dan pola makan balita hingga dilakukan evaluasi dari pihak terkait, termasuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan dukungan penuh dari para kader posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
"Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," imbuhnya.
Simak juga 'Cegah Stunting, Jokowi Ingin Seluruh Puskesmas Miliki Alat USG':
