.webp)
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menerima kunjungan silaturahmi beberapa kepala desa (kades) Kabupaten Gorontalo Utara di Rumah Aspirasi Fadel Muhammad, Kota Gorontalo, hari ini. Pertemuan ini dikoordinasi oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Gorontalo, Abdul Muis Hilala.
Dalam pertemuan ini, Fadel menerima aspirasi dari para kades mulai dari peningkatan Dana Desa, serta kewenangan penuh untuk mengelola dana desa tersebut.
"Sebagai Pimpinan MPR dan anggota DPD RI Dapil Gorontalo tentu saya menerima aspirasi para Kades ini. Dan saya mendukung aspirasi mereka, terutama soal permintaan kenaikan anggaran untuk desa. Saya memperkirakan minimum sebesar Rp 3 miliar," ujarnya dalam keteranganya, Selasa (23/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini pun mengungkapkan anggaran desa yang sebelumnya digelontorkan hanya sekitar Rp 1 miliar, tidak cukup untuk membiayai pembangunan di desa.
"Saya sangat memahami pentingnya desa dalam pembangunan. Desa adalah ujung tombak pembangunan di daerah bahkan pembangunan nasional. Saya tahu persis, sebab saya pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo. Saat itu, saya memprioritaskan anggaran untuk desa," katanya.
Bahkan saat menjabat sebagai gubernur, lanjut Fadel, untuk memaksimalkan program pembangunan desa, ia menganggarkan tunjangan kinerja untuk para kades.
Fadel mengungkapkan anggaran yang digelontorkan dari atas, kecamatan sampai desa memberi hasil pembangunan yang sangat cepat. Ia menyebut seluruh program Pemprov sampai menyentuh ke desa-desa bahkan yang terpencil.
"Saat ini, saya melihat kecenderungannya terbalik. Semuanya ditarik ke atas. Ini salah menurut saya. Hal itu membuat semangat kerja menurun. Pembangunan jalan di tempat. Kalau ini terus terjadi, kekhawatiran pemerintah pusat akan adanya urbanisasi akan terwujud," jelasnya.
Sementara Ketua DPD APDESI Provinsi Gorontalo Abdul Muis Hilala mengapresiasi atas kepedulian Fadel terhadap pembangunan dan kemajuan desa. Ia berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi yang diberikan.
"Saya berharap agar aspirasi kami, terutama soal kenaikan dana desa dan desa diberikan hak lebih besar untuk mengelolanya, dikabulkan. Sebab, saat ini 70 persen dana desa diatur oleh pusat dan 30 persen diatur oleh desa. Kami sangat berharap ke depan, 70 persen dana desa diatur oleh desa dan 30 persennya diatur oleh pusat. Ini penting agar marwah desa tumbuh dan berkembang," pungkasnya.
(akn/ega)
