.webp)
"Sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sudah 110 juta, tinggal sedikit lagi," kata Jokowi di Grobogan, Jawa Tengah, seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1/2024).
Jokowi mengalkulasi, jika tidak ada COVID, sertifikat tanah rakyat ini sudah rampung. Namun nyatanya mundur dan ditargetkan selesai tahun depan.
"Hitungan saya, kalau nggak ada COVID, COVID kan 2 tahun, kalau nggak ada COVID, selesai 126 juta. Tapi ada COVID nggih, mundur dikit, tahun depan mpun (sudah) rampung," kata Jokowi.
Jokowi berharap sertifikat tanah ini selesai sesuai target. Dengan begitu, tidak ada lagi sengketa tanah.
"Perintah baru tahun depan selesai, sehingga nggak ada lagi sengketa-sengketa," ucapnya.
Jokowi sebelumnya bercerita dirinya kerap menemukan kasus sengketa tanah ketika berkunjung ke desa-desa. Setelah diperiksa, Jokowi mencatat ada 126 juta sertifikat tanah rakyat yang harus dikeluarkan. Namun proses pembuatan sertifikat saat itu lambat karena BPN hanya mampu mengeluarkan 500 ribu per tahun.
"Setelah saya cek, ternyata harusnya seluruh Tanah Air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat harusnya. Tapi BPN setiap tahun hanya mampu buat sertifikat 500 ribu. Tahun 2015 yang pegang sertifikat baru 46 juta, jadi sisa 80 juta belum pegang sertifikat. Setahun BPN hanya mampu bisa produksi 500 ribu, kalau dihitung, kalau ingin dapat sertifikat itu butuh waktu 160 tahun. (Sebanyak) 126 juta itu 160 tahun," kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi mendorong percepatan sertifikat tanah rakyat. Jokowi mengatakan saat ini penerbitan sertifikat tanah rakyat bisa mencapai lebih dari 10 juta per tahun.
"Oleh sebab itu, 2015 saya perintahkan Menteri BPN, ini tidak bisa diteruskan, tidak bisa 500 ribu per tahun dan saya minta 5 juta per tahun ternyata bisa. (Tahun) 2016 saya minta 7 juta bisa, sekarang lebih dari 10 juta per tahun," ujarnya. (eva/dhn)
