Jokowi Senang Semua Tanah di Grobogan Jateng Sudah Bersertifikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seluruh tanah di Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), sudah bersertifikat. Namun Jokowi mewanti-wanti masyarakat yang berniat 'menyekolahkan' sertifikat tanah.

"Sekarang sudah pegang sertifikat semuanya ya dan saya senang di Grobogan, tadi disampaikan Menteri ATR/BPN, sudah semua bidang tanah di Grobogan sudah bersertifikat semua dan sudah dipegang masyarakat," kata Jokowi di Grobogan, Jawa Tengah, seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1/2024).

Jokowi lantas berbicara tentang permasalahan konflik lahan yang kerap ditemukan setiap berkunjung ke desa-desa. Karena itu, dia menargetkan untuk menyelesaikan persoalan sertifikat agar masyarakat memiliki pegangan kuat.

"Setelah saya cek, ternyata harusnya seluruh Tanah Air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat harusnya. Tapi BPN setiap tahun hanya mampu buat sertifikat 500 ribu. Tahun 2015 yang pegang sertifikat baru 46 juta, jadi sisa 80 juta belum pegang sertifikat. Setahun BPN hanya mampu bisa produksi 500 ribu. Kalau dihitung, kalau ingin dapat sertifikat, itu butuh waktu 160 tahun. (Sebanyak) 126 juta itu 160 tahun," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, 2015 saya perintahkan Menteri BPN, ini tidak bisa diteruskan, tidak bisa 500 ribu per tahun dan saya minta 5 juta per tahun ternyata bisa. (Tahun) 2016 saya minta 7 juta bisa, sekarang lebih dari 10 juta per tahun sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sudah 110 juta, tinggal sedikit lagi. Hitungan saya, kalau nggak ada COVID, COVID kan 2 tahun, kalau nggak ada COVID, selesai 126 juta. Tapi ada COVID nggih, mundur dikit tahun depan mpun (sudah) rampung. Perintah baru tahun depan selesai, sehingga nggak ada lagi sengketa-sengketa," ucapnya.

Jokowi lalu bicara sertifikat tanah bisa 'disekolahkan'. Namun dia mewanti-wanti agar warga berhati-hati dalam menyekolahkan.

"Kalau sudah pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, maka adem ayem. Dan kedua, ini bisa 'disekolahkan'. Biasanya, kalau sudah pegang sertifikat, ada yang disekolahkan, nggak apa-apa disekolahkan, tapi dihitung. Kalau mau pinjam bank, dipakai agunan, nggak apa-apa, tapi dihitung," ujarnya.

Jokowi meminta jangan sampai warga menggunakan uang pinjaman dengan konsumtif sehingga nantinya tidak bisa membayar cicilan. Dia meminta uang hasil pinjaman lebih baik digunakan untuk modal usaha.

"Ini yang perlu saya ingatkan, jangan sampai tanahnya gede pinjam bank dapat Rp 100 juta, yang Rp 20 juta untuk beli sepeda motor atau yang Rp 50 juta untuk beli mobil second. Masalahnya nanti setelah 6 bulan setelah pinjam. Jadi, kalau pinjam, saya titip, dipakai semua untuk modal kerja, dipakai modal usaha, jangan dipakai untuk barang konsumsi," ucapnya.

"Kalau dapat untung, Rp 5 juta untung, Rp 4 juta untung, untung-untung... mau beli mobil silakan, beli motor silahkan, tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Kalau dari pokok pinjaman dibelikan mobil, 6 bulan mobil ditarik, sertifikatnya di bank. Hati-hati, saya hanya titip itu. Silakan disekolahkan, tapi dihitung, dikalkulasi. Kira-kira kalau sebulan nggak bisa nyicil, nggak usah," lanjut Jokowi.