Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan opsi penggunaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bisa untuk pelatihan mirip program Kartu Prakerja. Airlangga juga mengungkap opsi dana LPDP dialihkan menjadi dana abadi sektor pariwisata.
"PR dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism," kata Airlangga kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2024).
"Salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui Kartu Prakerja," tambahnya.
Ia mengatakan Kartu Prakerja telah berhasil mendorong masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan. Airlangga menyebut masyarakat tetap bisa mendapat kerja karena pelatihan yang masif.
"Jadi salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui Kartu Prakerja. Saat pendidikan kita terbatas, tapi dengan pelatihan yang lebih masif, itu juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau kembali masuk ke kerja," ujarnya.
Airlangga menjelaskan pelatihan ala Prakerja juga sudah mendapat pujian internasional. Salah satunya dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti.
"Itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima, bahkan Laos dan Thailand dan Kamboja ingin meng-copy program kita," imbuhnya.
Sebelumnya, dilansir dari detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi untuk menghentikan pasokan dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sejauh ini dana abadi yang dikelola LPDP sudah menyentuh Rp 139 triliun.
Muhadjir mengatakan pemerintah sedang meninjau untuk menghentikan pasokan dana LPDP dari anggaran pendidikan dalam APBN. Pemerintah menetapkan 20 persen APBN setiap tahun digunakan untuk anggaran pendidikan.
Dia menjelaskan anggaran pendidikan bakal fokus digunakan untuk membenahi sektor pendidikan, mulai riset hingga pengembangan perguruan tinggi.
"Kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu jadi anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," beber Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).
Dia menjelaskan, selama ini, dari anggaran pendidikan setiap tahun, pemerintah menyisihkan Rp 20 triliun untuk dana abadi LPDP. Nah, pasokan dana itu rencananya mau dihentikan.
"Kan setiap tahun dari 20 persen anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp 20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar Rp 139 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu dana yang ada," jelas Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, selama ini LPDP hanya membagikan beasiswa melalui imbal hasil manfaat investasi. Jadi dari dana abadi Rp 139 triliun, LPDP menginvestasikannya, kemudian imbal hasilnya yang digunakan untuk memberikan beasiswa.
"Kan itu dana permanen, yang digunakan hanya manfaatnya, bunganya, hasil kelola anggaran yang itu. Sebetulnya sisa dari manfaat itu yang belum terserap untuk anu (bantuan pendidikan) bisa dimasukkan juga buat dana abadi, tapi nanti LPDP tetap jalan," papar Muhadjir.
(bel/dek)