.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget saat mengetahui jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi di Indonesia begitu rendah. Jokowi pun mengatakan akan mencari solusi atas masalah ini.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1/2024). Jokowi mengaku kaget saat mendapatkan data terkait rasio penduduk berpendidikan tinggi.
"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini, saya kaget," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi membandingkan angka ini dengan negara tetangga. Ternyata rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif di Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Vietnam.
"Indonesia itu di angka 0,45 persen. 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan akan menggelar rapat terkait masalah ini. Ia nantinya akan mengeluarkan kebijakan agar angka ini bisa dikejar meskipun belum tahun anggarannya dari mana.
"Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen. Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis, kejauhan sekali 0,45 sama 2,43," ungkapnya.
Simak Video 'Kagetnya Jokowi Tahu Rasio Penduduk Lulusan S2 dan S3 di RI Rendah':
Apa yang dilakukan Jokowi untuk mendongkrak jumlah penduduk berpendidikan tinggi? Baca halaman selanjutnya.
Jokowi Minta Penerima LPDP Ditingkatkan
Jokowi kemudian berbicara tentang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia membeberkan bahwa saat ini dana abadi LPDP sudah Rp 139 triliun.
"Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009-2024, berarti 15 tahun, mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp 1 triliun. Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin, sudah mencapai Rp 139 triliun," bebernya.
Jokowi menjelaskan bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP sudah meningkat tujuh kali lipat sejak awal dibuka. Jokowi ingin jumlah penerima ini ditingkatkan.
"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka, tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali lipat dari yang sudah ada sekarang," kata Jokowi.
Jokowi memahami bahwa upaya peningkatan penerima LPDP ini juga membutuhkan anggaran yang besar. Namun anggaran ini harus dikejar sebagai solusi dari rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif yang masih rendah.
"Memang butuh, sekali lagi, butuh anggaran besar dan pembiayaan yang besar tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," tuturnya.
Minta R&D Diperkuat
Selain itu, Jokowi meminta agar R&D diperkuat. "Perguruan tinggi peran untuk research dan development-nya harus betul-betul diperkuat," jelas Jokowi.
Demi memperkuat R&D, Jokowi meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menambah anggarannya tahun ini. Menurut Jokowi, jika anggaran R&D sudah diperbesar, presiden selanjutnya pasti ikut melanjutkan.
"Artinya lagi, Pak Nadiem anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau, pasti melanjutkan," tuturnya Jokowi.
Jokowi ingin penambahan anggaran ini dimulai dulu. Dia yakin presiden selanjutnya tidak akan berani memotong anggaran ini.
"Entah itu 01, entah 02, entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau Pak Nadiem sudah menambahkan banyak kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani," ungkapnya.
BRIN Orkestrator Riset
Jokowi kemudian menjelaskan peran perguruan tinggi dalam dunia riset. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki sumber daya dalam melakukan riset.
"Perguruan tinggi punya tugas mulia yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang banyak. Baik S1, S2, dan S3. Dan juga tenaga peneliti serta puluhan ribu mahasiswa untuk pengembangan iptek kita," katanya.
Jokowi memerintahkan agar BRIN menjadi pemimpin orkestra penelitian ini bersama Bappenas. Mereka diminta untuk merancang kebutuhan riset di Indonesia.
"Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita. Untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa," ujarnya.
Kendati demikian, Jokowi mengingatkan bahwa kunci riset bukan di BRIN. Dia menegaskan kunci riset tetap di perguruan tinggi.
"Dan yang paling penting kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN. Tapi di perguruan tinggi research-nya," kata Jokowi.
