Kebijakan Pangan dan Pertanian Jokowi Dinilai Sudah Relatif Bagus

Kebijakan pangan dan pertanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah relatif bagus. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo, menilai pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan untuk menjaga pasokan pangan dalam negeri.

"Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus. Kebijakan stabilisasi stok dan harga udah bagus," kata Mangku dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (19/1/2024).

Terkait food estate, Mangku menyebut manfaatnya memang tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Menurutnya, butuh waktu sedikitnya 3 tahun jika infrastrukturnya sudah baik, namun jika membangunnya dari awal, maka butuh waktu 5 tahun untuk dirasakan manfaatnya.

"Apapun upaya harus dilakukan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus pisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat. Yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan dan satu lagi market based," kata Mangku.

Mangku juga mengusulkan pemerintah didorong untuk mengumumkan kemampuan negara soal bantuan pupuk. Dengan demikian, menurutnya kelompok tani bisa membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan.

"Apakah negara hanya sanggup 10%-20% atau berapapun itu, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. Dan RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk," ujar Mangku.

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pangan jangka pendek dan untuk menahan inflasi, maka impor pangan dari luar negeri bisa menjadi solusi.

"Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya. Itu lebih punya efek besar dibanding mobilisasi produk pertanian di dalam negeri yang tersebar. Produsen beras yang terpisah dan persoalan logistik bisa menjadikan masalah lebih kompleks. Sehingga, impor bisa jadi solusi jangka pendek," kata Direktur Eksekutif Center of
Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal.