Penetapan Walikota Yogya Ricuh

Yogyakarta - Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota Yogyakarta ricuh. Tim sukses dengan perolehan suara lebih kecil menyatakan tidak puas dan menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yoyakarta.Peristiwa itu terjadi saat KPUD menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan di kantor KPU di Balai Kota Yogyakarta di Timoho, Kamis (30/11/2006).Kericuhan rapat pleno penetapan dipicu aksi protes Bambang Aris, salah satu tim suskes pasangan Widharto-Syukri Fadholi.Setelah rapat pleno yang dipimpin Ketua KPUD Miftachul Alvin dimulai, Bambang Aris dari Koalisi Merah Putih (KMP) gabungan PDIP, PKS dan PPP itu tiba-tiba maju ke depan dan berbicara di podium.Bambang yang juga aktivis PPP itu menyatakan menolak hasil penghitungan karena ada dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan pasangan pemenang, yaitu Herry Zudianto-Hariyadi Suyuti."KMP jelas menolak hasil pilkada 26 November karena ada pelanggaran tapi tidak ditindak," teriak Bambang saat berorasi.Usai berorasi, Bambang terlibat adu mulut dengan anggota KPU Nasrullah. Nasrullah meminta Bambang turun dari podium dan harus menghormati rapat pleno, tapi Bambang tidak bersedia. Bambang kemudian mengajak anggota KMP untuk keluar dari rapat pleno sebagai bentuk protes.Selain Bambang, Ketua Tim Kampanye KMP Puroharu juga menyatakan pihaknya tidak mengakui hasil Pilkada Kota Yogyakarta karena ada pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye, seperti pemakaian atribut pasangan calon di area TPS dan politik uang. Namun laporannya tidak ditindak oleh Panwas.Rapat pleno rekapitulasi suara akhir tetap berjalan. Dalam rapat itu KPUD Kota Yogyakarta menetapkan pasangan nomor urut 1 dari KMP Widharto-Syukri Fadholi memperoleh 69.844 suara atau 38,47 persen.Sedangkan pasangan Herry Zudianto-Hariyadi Suyuti nomor urut 2 dari Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) gabungan PAN, Partai Golkar dan Partai Demokrat memperoleh 111.700 suara atau 61,53 persen.Total dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 358.054 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 191.489 suara atau 53,48 persen. Surat suara yang tidak sah mencapai 9.337. Jumlah suara tidak sah (gugur) dalam pemungutan suara 9.386 atau 4,9 persen. (bgs/sss)