Rokhmin Diperiksa Seputar Non Budgeter DKP

Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri terlihat lelah usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku diperiksa seputar dana non budgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).Pengacara Rokhmin, Herman Kadir menyatakan pemeriksaan Rokhmin masih terkait dengan dana non budgeter di departemen yang dipimpinnya. Herman tidak mengelak tuduhan bahwa kliennya memungut satu persen, namun dia enggan menyebutkan sumber dana tersebut."Soal satu persen itu memang ada, namun kebijakan itu sudah ada dari jaman menterinya Sarwono Kusumaatmaja. Freddy Numberi juga melakukan kebijakan itu dari dulu," kata Herman yang mendampingi Rokhmin di KPK, Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta, Selasa (29/11/2006).Namun kebijakan itu, lanjutnya, tidak tertuang dalam keputusan menteri atau keputusan lain secara tertulis. "Sudah kebiasaan, bukan tertulis. Yang pasti bukan dari gaji dan lewat proses yang benar," tambahnya. Mengenai keterkaitan dengan pengusaha Tomy Winata yang diperiksa pada hari yang sama, Herman berkilah. "Nggak ada kaitannya, itu tidak terkait. Saya juga tidak tahu mengenai ijin operasional perusahaan Tomy. Nanti saya akan komentar banyak kalau semuanya sudah selesai," papar Herman.Rencananya, pemeriksaan Rokhmin akan dilanjutkan Kamis 30 November pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan, menurut Herman, nantinya akan melanjutkan soal dana non budgeter. (nwk/wiq)