Menneg Pora Setuju Dana Pensiun Pejabat Tinggi Dihapus

Yogyakarta - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menneg Pora) Adhyaksa Dault setuju bila dana pensiun bagi pejabat tinggi negara dan anggota DPR RI dihapuskan. Dana sebesar Rp 16 triliun/bulan itu dapat dialihkan untuk melatih kemampuan para fresh gradute dalam dunia wirausaha."Saya mendukung keinginan Menneg PAN Taufiq Effendi untuk menghapuskan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara dan anggota DPR RI," kata Adhyaksa dalam acara pertemuan pemuda World Assembly of Youth di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta di Jl Palagan Tentara Pelajar, Sleman Jumat (24/11/2006). Dia mengatakan hal itu memberatkan dan jadi beban negara. Sebab setiap bulan negara harus mengelaurkan uang untuk membayar pensiunan sekitar Rp 16 triliun.Dana pensiunan yang dihapus atau dialihkan adalah anggaran pensiun pejabat tinggi negara sekelas Dirjen atau Sekjen departemen serta pensiunan anggota DPR RI yang mendapat pensiun seumur hidup. "Saya pun rela tidak mendapat pensiun, karena anggaran sebesar itu lebih penting untuk mengentaskan masalah pengangguran," katanya.Menurut dia, jika terealisasi dana pensiun bisa dialihkan untuk membiayai kegiatan yang lain, misalnya untuk melatih dan meningkatkan kemampuan lulusan perguruan tinggi dalam dunia wirausaha. Sebab angka pengangguran di Indonesia saat ini sangat tinggi mencapai 40 juta orang.Adhyaksa menambahkan, tren yang masih terjadi di Indonesia dan Malaysia terutama kalangan pribumi adalah keinginan untuk menjadi pegawai negeri. Budaya yang mengantungkan nasib menjadi pegawai negeri seperti di zaman penjajah itu masih melekathingga sekarang."Coba lihat, jika ada pembukaan lowongan PNS, orang berebut mendaftar, hingga berdesak-desakan hingga kaca jendela pecah," cetusnya.Menurut dia, anak muda Indonesia dalam usia 18-35 tahun sesuai UU Kepemudaan masih sangat menggangtungkan nasib menjadi PNS. Sedang minat berwirausaha sangat kecil. Masyarakat dinilainya sudah merasa safety jika bisa menjadi PNS."Mereka beranggapan, menjadi PNS itu nyaman, karena dapat asuransi kesehatan dan uang pensiun di kemudian hari. Ini juga harus dihapus secara pelan-pelan," tandasnya. (bgs/bal)