MenPAN-RB Azwar Anas mengungkap sejumlah hal yang akan difokuskan dalam aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya yakni tidak ada lagi KTP cetak dan diganti dengan identitas kependudukan digital (IKD) yang bisa ditunjukkan lewat ponsel masing-masing.
Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PAN, Guspardi Gaus mengingatkan soal keamanan data. Apalagi, lanjut dia, kerap terjadi serangan dari hacker.
"Kalau diserang hacker (lalu) hilang. Semua harus ada backup, safety juga harus dipikirkan," kata anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus saat dihubungi, Jumat (29/12/2023).
Guspardi mempertanyakan soal keamanan data kependudukan setelah menjadi IKD. Jangan sampai, ada oknum atau pihak yang menyalahgunakan data kependudukan.
"Termasuk keamanannya bagaimana? Perlu ada safety, jangan sampai ada penyalahgunaan pihak manapun. Itu kan rahasia identitas pribadi warga," katanya.
Dia mengungkit soal dugaan kebocoran 204 juta data pemilih pada Pemilu. Dia mengatakan jangan sampai ada data kependudukan yang diperjualbelikan oleh pihak tertentu.
"204 juta yang dibilang itu kan dijual, dihack, dimacam-macam. Dan jumlah itu pun hampir bersamaan dengan jumlah data pemilih," katanya.
Menurut Guspardi, IKD tak serta merta menghapus KTP cetak. Menurutnya, antara KTP cetak dangan IKD bisa saling membackup data.
"Mungkin IKD itu sebagai backup saja. Jadi apakah digitalisasi dimanfaatkan itu bagaiamna? Jangan orientasi kepada proyek anggaran. Jadi perbaikan penyempurnaan data kependudukan," katanya.
Jokowi Ingin Tak Ada Lagi Cetak KTP
Azwar Anas sebelumnya mengungkap tidak ada lagi KTP cetak dan diganti dengan identitas kependudukan digital (IKD) yang bisa ditunjukkan lewat ponsel masing-masing. Azwar mengatakan hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka percepatan pelaksanaan aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk diketahui, SPBE ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Azwar mengatakan pemerintah berfokus pada 9 layanan prioritas yang salah satunya IKD.
"Perpres ini isinya membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Tentu tidak semua akan segera tercapai. Kita fokus di 9 layanan prioritas, apa itu?" kata Azwar Anas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
"Pertama identitas digital dasar, digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP semua cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa di HP masing-masing. Bagi masyarakat yang belum punya HP tetap KTP cetak bisa digunakan," kata Azwar.
Layanan lain yang akan difokuskan dalam SPBE adalah platform pertukaran data. Azwar mengatakan selama ini kementerian dan lembaga sudah memiliki data lengkap, tapi belum optimal pemanfaatannya.
"Data exchange, karena selama ini setiap kementerian lembaga kaya data, namun tak bertukar maka manfaatnya belum optimal untuk masyarakat," ucapnya.
Dia mengatakan Jokowi juga meminta agar layanan pembayaran digital dimaksimalkan. Azwar menilai hampir semua kementerian sudah menggunakan layanan tersebut.
"Kemudian pelayanan publik portal satu data, tadi Pak Presiden meminta portal layanan tak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya contoh di Estonia langsung bagaimana cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. Jadi langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden," ucapnya.
(aik/idn)