Pengusaha Bus Rugi Rp 600 Juta Gara-gara Bush

Pengusaha Bus Rugi Rp 600 Juta Gara-gara Bush

- detikNews
Selasa, 21 Nov 2006 15:37 WIB
Bandung - Presiden AS George Bush memang telah pergi meninggalkan Indonesia. Namun kerugian yang ditimbulkan akibat lawatan Bush beberapa jam ke Bogor masih tersisa dan membuat para pengusaha bus pusing. Bayangkan saja, akibat kunjungan Bush, Senin (20/11/2006) kemarin, sedikitnya 240 bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) tidak beroperasi. Karena itu, Organda Jawa Barat (Jabar) mengklaim kerugian mencapai Rp 600 juta dan meminta pemerintah memberikan kompensasi.Ketua Organda Jabar Andriansyah mengatakan terdapat 12 perusahaan otobus yang tidak mengoperasikan bus AKDP dan AKAP sejak Sabtu (18/11/2006) hingga Senin (2011/2006) karena penutupan terminal Baranangsiang Bogor. Kerugian yang ditimbulkan karena kedatangan George W Bush ke Bogor sebesar Rp 420 juta hingga Rp 600 juta."Memang pemerintah tidak menjanjikan kompensasi. Namun Organda tetap akan mengajukan kompensasi pada pemerintah pusat karena ini (kedatangan Bush-red) merugikan. Ada sebanyak 240 bus yang tidak beroperasi," ujar dia melalui telepon kepada wartawan, Selasa (21/11/2006) . Untuk pengajuan kompensasi, Organda Jabar masih berkoordinasi dengan perusahaan otobus. Andriansyah mengungkapkan jauh hari sebelum kedatangan Bush, pemerintah memang pernah mengumpulkan perusahaan otobus dan menyosialisasikan bahwa terminal akan ditutup sejak H-3. Saat itu, lanjut dia, pemerintah memberikan solusi jika tetap akan mengoperasikan bus, maka keberangkatan melalui pool masing-masing perusahaan."Tapi semua perusahaan memilih untuk tidak beroperasi. Karena percuma saja kalau keberangkatan di pool, tetap tidak akan ada penumpang karena masyarakat tidak tahu," tuturnya.Menurut dia, biasanya okupansi bus baik AKDP maupun AKAP pada Sabtu dan Minggu sekitar 65%, sementara Senin, khususnya bus AKAP (Bogor-Jakarta) mencapai 100%. "Ini jelas merugikan perusahaan dan juga konsumen," kata dia. Andriansyah menambahkan untuk ke depan, jika kejadian serupa terjadi lagi, pihaknya berharap pemerintah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. (ern/asy)


Berita Terkait