Bea Cukai & APKB Gelar Diskusi untuk Tingkatkan Investasi dan Ekspor

Bea Cukai gelar sharing session bersama pengurus Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) seluruh Indonesia yang berlangsung di Aula Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, hari ini. Acara tersebut bertujuan untuk mendukung investasi dan ekspor nasional,

Turut hadir diskusi yaitu Direktur Fasilitas Kepabeanan, Asisten Deputi V Kementerian Perekonomian, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Kementerian KLHK, Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Kegiatan sharing session bertujuan untuk menjembatani pengusaha kawasan berikat dengan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkini terkait kawasan berikat," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/12/2023).

Nirwala mengungkapkan bahwa isu-isu yang dibahas antara lain pengaturan pengeluaran sisa bahan baku atau sisa bahan penolong (deadstock) khususnya terkait dengan pemenuhan pembatasan saat dikeluarkan dari kawasan berikat, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terkait dengan perizinan berusaha, ketentuan pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) lebih dari 50% di kawasan berikat, dan integrasi dokumen pemasukan barang dari TLDDP ke kawasan berikat dengan dokumen perpajakan.

Dia menuturkan bahwa kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Selain itu, para pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produknya di tengah ketidakpastian perekonomian global.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perwakilan yang hadir dalam kegiatan diskusi. Bea Cukai selaku industrial assistance akan senantiasa mendampingi pelaku usaha dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan iklim investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan berkembang," ungkapnya.

Dalam menanggapi isu tersebut, para perwakilan pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan kendala-kendala yang dialami oleh para pelaku usaha dengan direktorat teknis dan kementerian terkait.

Terkait perizinan Amdal, perwakilan dari Kementerian KLHK Esti menjelaskan penerbitan izin Amdal memerlukan beberapa tahapan, seperti uji administrasi dan penilaian melalui rapat.

"Waktu proses penerbitan tergantung banyaknya perbaikan yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, kami menghimbau agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan sebenar-benarnya," tutur Esti.

Sementara itu, Ketua Umum APKB Ade R. Sudrajat mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Bea Cukai karena telah menggelar acara tersebut. Sehingga kolaborasi kedua belah pihak bisa saling memperkuat kerja sama.

"Kami berterima kasih pada Bea Cukai yang telah mengundang kami pada kegiatan sharing session pada pagi hari ini. Kami berharap kerja sama APKB dengan pemangku kepentingan tidak berhenti sampai di sini," tutup Ade R. Sudrajat.