Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ma'ruf ingin para pekerja migran terlindungi dari sindikat penempatan ilegal dan TPPO.
"Penyiapan kompetensi ini penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya. Kita menginginkan mereka merdeka dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga dapat hidup lebih sejahtera," kata Ma'ruf Amin, dalam sambutan puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2023, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).
Diketahui, HPMI atau Migrants Day, diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).Migrants Day kali ini mengangkat tema 'Pekerja Migran Merdeka, Berdaya dan Sejahtera.'
"Saya minta seluruh Instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia," kata Ma'ruf.
Ma'ruf meminta semua elemen pemerintah dan negara mensosialisasikan bahaya TPPO. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak berangkat bekerja luar negeri secara ilegal.
"Sebarluaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan," katanya.
"Di samping itu, pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan tema pada Migrants Day tahun ini dimaksudkan untuk menggugah semangat bersama. Dia menilai Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa.
"Pekerja Migran Indonesia memiliki keberanian untuk berjuang demi keluarga, bangsa dan negara, mereka dipersiapkan dengan pelatihan sehingga memiliki kompetensi untuk merebut peluang kerja di luar negeri. HPMI diharapkan juga menjadi semangat untuk mewujudkan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah asal dan melalui remitansi mereka, mampu memberikan sumbangan besar bagi negara. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia layak berhak mendapatkan perlakuan hormat dari Negara," jelas Benny dalam keterangannya.
Simak juga 'Jokowi soal Pengungsi Rohingya: Dugaan Kuat TPPO, Akan Ditindak Tegas':
(aik/knv)