.webp)
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menyampaikan rasa kecewa terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang gagal menghasilkan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Hal itu karena Amerika Serikat (AS) memveto resolusi DK PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan veto itu menghalangi permintaan gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas di Gaza, Palestina. Padahal, katanya, gencatan senjata di Gaza dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan di Gaza disalurkan.
"Kita sangat kecewa dan menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut. Karena menurut Indonesia, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan ke Gaza," kata Iqbal di kantor Kemlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan, seharusnya, sebagai Dewan Keamanan, hal itu menjadi momentum PBB untuk menunjukkan tugasnya menjaga keamanan dan perdamaian di Indonesia. Namun, momentum tersebut tidak dimanfaatkan oleh PBB. Terlebih lagi AS, ini adalah veto ke-35 yang digunakan oleh AS sepanjang sejarah PBB terkait dengan Israel dan veto kedua sejak 7 Oktober (tanggal serangan Hamas ke Israel).
"Indonesia terus aktif untuk upayakan perdamaian di Gaza. Kita menyesalkan resolusi itu gagal diadopsi. Karena ini adalah menunjukkan Dewan Keamanan kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa Dewan Keamanan sebagai organ yang mendapatkan mandat untuk menjaga dan keamanan dunia. Sekali lagi Dewan Keamanan gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia berharap di antara organisasi-organisasi dapat membuat kesepakatan terkait pintu penyaluran donasi kemanusiaan. Selain itu, draf resolusi dapat segera dibahas lusa.
"Di antara pihak-pihak terkait pembukaan pintu kedua untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kita harapkan ke depan adanya kesepakatan kepada pihak-pihak untuk membuka satu pintu lagi menyalurkan bantuan kemanusiaan," ujarnya.
"Di luar itu juga diharap sudah menyampaikan draft resolusi dan usulan untuk penyelenggaraan sesi khusus majelis umum PBB untuk membahas draf resolusi. Harapannya dalam sehari, dua hari ini akan segera dibahas," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, demi kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) berharap DK PBB segera mengambil keputusan atas surat itu dan Amerika Serikat (AS) hingga Rusia tidak memveto keputusan baik untuk Gaza.
Namun ternyata setelah resolusi dihasilkan DK PBB, AS memveto resolusi untuk gencatan senjata Gaza yang diserang Israel itu. Resolusi itu batal.
(dnu/dnu)
