.webp)
Beredarnya daftar produk/brand yang terafiliasi oleh Israel dari MUI sempat bikin heboh masyarakat. Tak sedikit yang merespons keras, namun di sisi lain muncul pula kebingungan untuk mencari produk pengganti. Namun, MUI akhirnya angkat suara bahwa daftar produk tersebut adalah hoaks.
List produk ini terdiri dari beberapa kategori, seperti Starbucks, Royco, Bango, McDonald's, hingga Pizza Hut. MUI mengaku tidak pernah mengharamkan beberapa produk yang disebutkan di atas, sebab MUI tidak berkompeten merilis daftar tersebut dan yang diharamkan ialah aksi mendukung agresi Israel terhadap Palestina, bukan produknya.
Banyak pihak mengkaitkan daftar produk ini dengan Fatwa MUI Nomor Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, yang dikeluarkan pada 8 November 2023. Fatwa tersebut menjelaskan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Namun, Fatwa ini tidak merilis daftar produk yang terafiliasi Israel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Produknya itu tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan. Yang jelas, MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu," tegas Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftahul Huda, dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan MUI juga tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Menurut Huda, sistem sertifikasi halal sudah melibatkan berbagai pihak.
Untuk itu, masyarakat diimbau lebih cermat memilah produk dan tidak mudah termakan hoaks. Pemerintah pun mendapat sejumlah imbauan mulai dari wapres, akademisi, hingga asosiasi untuk mengatasi banyaknya hoaks yang beredar tersebut.
Fatwa ini juga menjadi sorotan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Ia mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.
"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.
Ma'ruf mengatakan pihaknya berencana mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian. Pembahasan rapat berkenaan dengan pemberian bimbingan akan produk-produk yang bisa diboikot.
Menurut Ma'ruf, gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.
"Jadi saya harus dipilah mana pemboikotan itu mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," kata Ma'ruf.
Di samping itu, upaya MUI dalam menyatakan menyatakan dukungan terhadap Palestina sudah sesuai dengan pemerintah.
"Saya kira MUI tentu menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung Palestina, juga sejalan dengan pemerintah. MUI, selain melakukan rapat umum, dia juga buat fatwa untuk tanda bahwa dia mendukung," ungkap Ma'ruf.
Salah satu akademisi yang mengkritisi isu ini yaitu profesor dari Monash University sekaligus Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen. Lewat akun Instagramnya, Gus Nadir menuturkan masalah boikot tidak semudah yang dibayangkan.
"Darimana kita tahu produk tersebut merupakan pendukung Israel?" tulisnya.
Ia pun mengupas beberapa laman yang menjadi rujukan untuk mengecek daftar produk yang mendukung Israel. Namun nyatanya terdapat inkonsistensi dari daftar yang tersedia di masing-masing laman tersebut.
"Kita memang perlu bersikap kritis, bukan hanya sekadar mendukung dengan emosi. Para tokoh dan ulama juga terus mengedukasi umat untuk jangka panjang, jangan hanya melampiaskan emosi sesaat," ujar Gus Nadir dalam unggahan Instagramnya, @nadirsyahhosen_official.
Pandangan lain juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, seruan boikot justru dinilai berdampak kepada penjualan produk buatan Indonesia yang diklaim tidak ada hubungannya dengan Israel.
"Kenyataannya yang kami lihat itu sebagian besar adalah produk-produk buatan Indonesia. Jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.
Shinta menilai daftar produk pro Israel yang beredar di internet adalah tidak benar alias hoaks. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan jenis-jenis produk yang terafiliasi Israel.
Shinta mencontohkan salah satu anggotanya yang dituduh pro Israel yakni PT Unilever Indonesia Tbk. Menurutnya, emiten berkode UNVR tersebut telah lama berbisnis di dalam negeri dan tidak memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Israel.
"Bayangin saja kalau itu kena kepada produk-produk buatan Indonesia sendiri, kena ke pekerja Indonesia, petani-petani Indonesia, walah, itu kan dampaknya jauh. Jadi kasihan konsumen yang tidak ngerti karena dia pikir ini benar-benar produk yang berkaitan dengan Israel atau men-support agresi Israel," tuturnya.
Shinta memastikan pihaknya mengecam tindakan agresi Israel terhadap Jalur Gaza di Palestina. Di sisi lain, ia tidak mau daftar produk pro Israel tidak benar beredar di media sosial sehingga membuat konsumen yang tidak mengerti betul-betul berpikir demikian.
"Tentu saja kalau memang itu produk terkait Israel saya juga nggak akan mendukung, tapi masalahnya nggak. Ini yang harus diluruskan," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Kominfo Sebut Daftar Produk Diharamkan MUI Terafiliasi Israel Hoax':
