Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Indro Gutomo mengungkapkan MPR membuka diri untuk mengembangkan strategi komunikasi publik. Karena itu, pihaknya siap menampung aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari guru, siswa sekolah, mahasiswa, santri, hingga ormas dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya sebagai lembaga negara, MPR senantiasa tunduk pada konstitusi. Tak terkecuali, amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dia mengatakan aturan tersebut mengamanatkan badan publik, tak terkecuali MPR untuk memberikan hak kepada setiap orang berkomunikasi dan memperoleh informasi, guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Setiap orang juga harus diberikan haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
"Itulah salah satu dasar hukum pelaksanaan Sarasehan Kehumasan MPR, yang kali ini dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) NTB. Sebelum dengan Ummat, kami juga sudah bekerja sama dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia. Diharapkan, melalui ajang ini, kami bisa berkomunikasi, sekaligus menyampaikan informasi yang dibutuhkan civitas akademika Ummat, serta mendapat masukan juga gagasan dari para mahasiswa untuk perbaikan strategi komunikasi MPR ke depan," ungkap Indro Gutomo dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara Sarasehan Kehumasan MPR RI dalam Rangka Forum Konsultasi Publik di Auditorium H. Anwar Ikraman Ummat Universitas Muhammadiyah Mataram pada Senin (11/12) kemarin. Adapun tema yang dibahas yaitu peran MPR RI dan perguruan tinggi dalam meningkatkan komunikasi publik.
Di hadapan lebih dari 100 mahasiswa lintas fakultas, Indro Gutomo menjelaskan MPR menerapkan sejumlah strategi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Yakni melalui penerimaan delegasi, penyediaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyuluhan perpustakaan, diseminasi informasi, diskusi mingguan dengan wartawan parlemen hingga sarasehan.
"Kami berusaha menjangkau sebanyak-banyaknya warga masyarakat, melalui berbagai strategi yang ada. Tujuannya agar kami bisa menyampaikan kegiatan tentang MPR serta mendapatkan seluas-luasnya informasi, masukan, aspirasi, gagasan hingga kritik dari semua kelompok masyarakat, dalam rangka pengembangan strategi komunikasi publik," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Ummat Harry Irawan Johari mengapresiasi MPR atas kerja sama yang dilakukan untuk melaksanakan Sarasehan Kehumasan. Menurut Harry Irawan setiap lembaga membutuhkan komunikasi yang baik, secara internal maupun eksternal.
Menurutnya komunikasi internal yang baik akan memperkuat stabilitas suatu badan atau organisasi, sedangkan secara eksternal komunikasi bisa memperluas jejaring.
"Bagi Ummat yang memiliki visi misi sebagai perguruan tinggi yang Islami, mandiri, dan berkemajuan di tingkat ASEAN pada 2028, sangat membutuhkan komunikasi yang baik, seperti yang dicapai NTB pasca pandemi COVID-19. Dulu NTB sangat terbelakang, namun sejak memiliki sirkuit bertaraf internasional, dan berhasil dikomunikasikan secara maksimal, kini NTB mampu berkembang dengan pesat, bahkan menjadi perhatian dunia internasional," ungkap Harry Irawan.
Sedangkan, kata dia, MPR sebagai lembaga negara juga membutuhkan mitra berkomunikasi, termasuk dengan Ummat. Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, dia menilai MPR juga berkewajiban memenuhi membuka diri untuk memberi dan menerima masukan sesuai perintah konstitusi.
Di akhir acara sarasehan menghasilkan masukan dari civitas akademika Ummat yang perlu ditindaklanjuti. Yaitu terkait usulan pembentukan Duta MPR dari kalangan mahasiswa yang bertugas membantu menyebarluaskan informasi mengenai kelembagaan MPR RI.
Simak juga 'Heboh Mahasiswa Poltekpar Palembang Dugem di Kampus Bareng DJ':
(prf/ega)