.webp)
Kekhawatiran Indonesia terkait gagalnya gencatan senjata untuk menghentikan perang Israel-Palestina di Gaza kini jadi nyata. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal menghasilkan resolusi gencatan senjata.
Diketahui sebelumnya, demi kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) berharap DK PBB segera mengambil keputusan atas surat itu dan Amerika Serikat (AS) hingga Rusia tidak memveto keputusan baik untuk Gaza.
"Dengan surat Sekjen PBB tersebut, diharapkan dalam waktu dekat Dewan Keamanan PBB akan mengambil langkah penting terkait situasi di Gaza," kata juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia mendukung langkah Guterres menyurati DK PBB demi melindungi Gaza. Soalnya, situasi di Gaza semakin memprihatinkan serta mengancam keamanan internasional juga.
Langkah kirim surat ini cukup langka diambil Sekjen PBB karena baru tiga kali dilakukan sepanjang usia PBB. Sekjen Guterres baru kali ini menggunakan mekanisme surat semacam itu sebagaimana diatur pada Pasal 99 Piagam PBB.
Bila DK PBB mengadakan rapat untuk menindaklanjuti surat Sekjen PBB, keputusan DK PBB yang dihasilkan haruslah berpihak pada kemanusiaan di Gaza, dan anggota tetap DK PBB janganlah menggunakan hak vetonya. Bila mereka menggunakan hak veto, tak ada gunanya keputusan DK PBB itu. Anggota tetap DK PBB ada lima, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, RRC, dan Rusia. Mereka punya hak veto membatalkan suatu resolusi.
"Menlu RI terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di DK PBB untuk meyakinkan agar tidak ada negara Anggota Tetap DK PBB yang menggunakan hak vetonya," kata Lalu M Iqbal.
Isi surat Sekjen PBB Guterres ke Presiden DK PBB dinyatakan Kemlu RI sudah sejalan dengan sikap RI. Sikap RI sudah disampaikan Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi di PBB pada 24 Oktober lalu serta di berbagai forum.
Mengupayakan perdamaian di Gaza, Menlu Retno sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Uni Eropa pada 7 Desember lalu. Retno juga melakukan pertemuan dengan para dubes Uni Eropa di Jakarta pada tanggal tersebut. Hari ini, 8 Desember, Retno bertemu dengan Dubes Prancis dan isu Gaza turut menjadi pembahasan.
Simak halaman selanjutnya
Saksikan Video 'AS Gunakan Veto Resolusi PBB Tolak Genjatan Senjata di Gaza':
AS Gagalkan Resolusi DK PBB
DK PBB lantas diketahui menggelar rapat soal kondisi Jalur Gaza dan menghasilkan resolusi penghentian perang Israel-Palestina untuk lokasi tersebut. AS menggunakan haknya selaku anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yakni veto. Resolusi untuk damai di Gaza batal gara-gara AS.
Rapat DK PBB untuk menghasilkan resolusi bagi perdamaian di Gaza ini merupakan hasil dari upaya bersurat dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Bila Israel menjadikan serangan Hamas 7 Oktober lalu sebagai legitimasi pembantaian di Gaza, Guterres tidak bisa menerima argumentasi semacam itu. Maka Guterres bersurat ke Presiden DK PBB agar segera ada resolusi gencatan senjata.
Dilansir The Associated Press (AP), Sabtu (9/11/2023), rapat DK PBB yang menghasilkan resolusi digelar pada Jumat (8/11) waktu setempat. DK PBB menilai jeda kemanusiaan adalah hal yang sangat perlu bagi Gaza agar korban sipil dan kehancuran tidak terus bertambah.
Voting dilakukan untuk menghasilkan resolusi. Dari 15 anggota DK PBB, sebanyak 13 anggota setuju resolusi untuk gencatan senjata di Gaza, 1 negara yakni Inggris abstain, 1 negara yakni AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi itu. Mentah sudah hasil rapat itu.
Dalam rapat, sekutu AS, yakni Jepang dan Prancis, ternyata menyetujui resolusi DK PBB untuk gencatan senjata di Gaza. Melawan sikap AS, pihak kementerian luar negeri dari Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, Qatar, Arab Saudi, dan Turki sudah di Washington DC untuk bertemu Menlu AS Antony Blinken.
Simak halaman selanjutnya
RI Menyesalkan
Menlu Retno mengatakan Indonesia menyesalkan hasil rapat tersebut. Pernyataan Retno itu disampaikan melalui cuitan di akun X pribadinya seperti dilihat Sabtu (9/12/2023). Retno mengatakan Indonesia selama ini menjadi salah satu negara yang terus mendesak agar perang di Gaza segera dihentikan.
"Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut," cuit Retno menggunakan bahasa Inggris.
Menurut Retno, harus ada sikap yang jelas dilakukan dalam menyelesaikan perang di Gaza. Retno menilai penyelesaian konflik tersebut tidak bisa mengandalkan kepedulian dari beberapa negara.
"Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara dan tanpa daya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza," ujar Retno.
"Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara dan tanpa daya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza," ujar Retno.
