Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) kembali berupaya menekan penularan masif COVID-19 di tengah masyarakat. Salah satu aksi yang perlu dilakukan yakni menggencarkan lagi sosialisasi protokol kesehatan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan langkah itu diperlukan karena penularan COVID-19 di Jakarta telah mencapai 40 persen.
"Kita berharap Dinkes DKI Jakarta proaktif, bekerja sat-set untuk mengantisipasi dampak-dampak penularan kepada masyarakat. Ini bukan hal baru. Kita punya sukses story menghadapi situasi kritis," kata Jhonny dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12/2023).
Johnny turut mengimbau Dinkes DKI kembali mengingatkan masyarakat tentang gejala yang timbul dan cara penanganan bila terpapar COVID-19. Menurutnya, masyarakat yang telah mendapat vaksin tidak perlu panik, sebab tubuh telah terproteksi.
"Masyarakat kita ini kan sudah pernah vaksin. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat supaya tidak ada kepanikan seperti dulu waktu awal-awal. Kita punya pengalaman baik soal itu," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI dr Ngabila Salama membenarkan agar masyarakat tidak perlu panik saat terpapar COVID-19. Dia menyatakan kenaikan kasus normal terjadi seiring dengan pola gelombang COVID-19 dalam enam bulan sekali dan 90% pasien dinyatakan bergejala ringan.
"Polanya enam bulan sekali akan naik seperti ISPA dan pneumonia, karena kondisi pancaroba, imunitas orang cenderung turun karena lelah, stres, kurang tidur, pola makan kurang baik dan dari segi kuman karena kelembaban tinggi, sehingga mudah masuk ke tubuh manusia," tutupnya.
(akn/ega)