Politikus PSI Ade Armando mengkritik BEM KM UGM dan BEM UI yang menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap putusan MK mengenai syarat usia minimal menjadi capres-cawapres. Namun Ade Armando juga menyinggung soal politik dinasti di Yogyakarta, kota lokasi BEM KM UGM dan BEM UI menggelar aksi. BEM KM UGM mengkritik balik Ade Armando.
"Perbandingan yang disampaikan oleh Bang Ade tidaklah apple to apple," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Gielbran Muhammad Noor, lewat tanggapan tertulis, Senin (4/12/2023).
Ade Armando membandingkan politik dinasti yang dikritik mahasiswa, yakni di level nasional Indonesia yang dinilai dijalankan Presiden Jokowi dan keluarga, dengan politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY, Gubernur dijabat selalu oleh Sultan Yogyakarta (saat ini Sri Sultan HB X). Menurut BEM KM UGM, kedua hal ini tidak bisa diperbandingkan.
"Terlepas dari pro-kontra terkait UU Keistimewaan, tapi setidaknya UU tersebut disusun dan dibentuk sesuai dengan aturan melalui lembaga legislatif sebagaimana mestinya. Disusun oleh DPR selaku positive legislator. Berbeda kondisinya dengan 'dinasti politik' yang coba dibangun oleh trah-Jokowi akhir-akhir ini," kata Gielbran.
Bila keistimewaan Yogyakarta (dengan model politik tanpa Pemilu Gubernur itu) diatur berdasarkan Undang-Undang yang dibikin melalui mekanisme demokratis, tidak demikian halnya dengan 'dinasti politik' yang sedang dibangun oleh Jokowi. Dinasti politik yang disebut terakhir coba dibangun bukan lewat UU yang dibikin parlemen tapi lewat putusan MK yang belakangan terbukti mengandung pelanggaran etik berat.
"UU Keistimewaan dengan segala pro-kontranya dibuat dengan jalur yang sesuai. Berbeda jauh dari revisi batas usia capres-cawapres yang disahkan dengan jalur pintas dan menerabas," kata Gielbran.
Isu ini bermula dari aksi BEM UGM dan BEM UI di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Kota Yogyakarta, Rabu (29/11) sore, sebagaimana diberitakan detikcom. Mereka menggelar 'Mimbar Rakyat' dan menyuarakan matinya demokrasi. Sejurus kemudian, Ade Armando menanggapi aksi BEM UGM dan BEM UI di Yogyakarta. Tempat aksi itu digelar ada di wilayah yang menerapkan politik dinasti.
"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," tulis Ade Armando di akun X-nya, Minggu (3/12).
Isu ini menyulut perhatian publik. Ade Armando kemudian meminta maaf lewat akun X pada Senin (4/12/2023) hari ini.
"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.
Simak juga Video; Survei Indikator: Anies Dapat Keuntungan dari Kisruh Politik Dinasti
(dnu/imk)