Golkar Usul Jakarta Kota Administratif Penuh-Gubernurnya Dipilih Presiden

Golkar Usul Jakarta Kota Administratif Penuh-Gubernurnya Dipilih Presiden

Matius Alfons Hutajulu - detikNews
Senin, 04 Des 2023 14:50 WIB
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo (dok. YouTube DPR)
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo (Foto: dok. YouTube DPR)
Jakarta -

Baleg DPR RI melakukan rapat pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ). Dalam rapat itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Jakarta menjadi kota administratif penuh dan gubernurnya dipilih oleh Presiden.

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo. Dia awalnya berbicara soal harus ada kejelasan terkait kekhususan Jakarta dalam RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Harus ada sikap politik yang jelas dari pemerintah dan DPR mengenai posisi Jakarta apakah setara dengan provinsi lain atau sesuai dengan yang sudah berlaku saat ini," kata Firman saat menyampaikan pandangan mini fraksi, di ruang rapat Baleg DPR RI, Senin (4/12/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengusulkan agar Jakarta nantinya dibentuk menjadi kota administratif penuh. Menurut dia, gubernurnya akan dipilih oleh presiden.

"Apabila Jakarta ingin dijadikan pusat perdagangan domestik dan internasional, maka sebaiknya Provinsi Jakarta dapat dibentuk jadi kota administratif penuh, di mana dalam tata kelola pemerintahan, gubernur ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab penuh kepada presiden," ucapnya.

ADVERTISEMENT

"Ini akan memudahkan dalam pengelolaan pemerintahan karena dalam proses perdagangan penuh butuh pelayanan cepat dan tidak birokratif," imbuhnya.

Namun dia mengatakan ada dua alternatif jika Jakarta tidak dijadikan kota administratif penuh. Menurut dia, pemerintahan Jakarta tetap pada posisi saat ini, yakni gubernur dipilih rakyat sedangkan bupati dan wali kotanya dipilih oleh gubernur terpilih.

"Apabila Jakarta tidak jadi kota administratif, maka ada dua alternatif atau pilihan, yaitu satu pusat Pemerintah Provinsi Jakarta tetap seperti saat ini otonomi provinsi di mana gubernur dipilih oleh rakyat dan bupati-wali kota ditetapkan oleh gubernur, ini dapat menghindari atau meminimalkan konflik kepentingan dan akan lebih kondusif," ujarnya.

"Apabila tidak, maka konsekuensinya adalah dipersamakan kedudukannya dengan provinsi lain tetapi tidak ada kekhususan seperti yang diharapkan," lanjut dia.

Simak juga Video: Budiman Merasa Aneh Hadiri Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(maa/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads