.webp)
Diketahui, kegiatan yang berlangsung Rabu-Kamis, 29-30 November 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta ini bertujuan meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah. Khususnya dalam mendukung perwujudan transparansi, partisipasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan media digital.
Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Adriyati Iskak mengungkapkan acara ini merupakan rangkaian kegiatan konferensi yang disertai workshop dan mini pameran media digital pemerintah dengan total 11 booth. FMDP 2023 pertama kali digelar setelah pandemi COVID-19.
"Tujuannya memberikan wawasan kepada bapak dan ibu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi pemerintahan. Kemudian menambah pengalaman dengan dinamika dalam tugas untuk berkomunikasi melakukan pengemasan maupun penyebaran informasi dan komunikasi pemerintah," ujar Yayuk dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, di era disrupsi saat ini, komunikasi merupakan sektor yang paling terkena dampak. Untuk itu, kesempatan mengoptimalkan perilaku dari budaya masyarakat yang berbeda di era disrupsi dapat diambil karena masyarakat lebih mudah mengakses informasi apapun.
"Oleh karena itu kami berharap ini bisa berlangsung secara interaktif sehingga ilmu dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan di instansi kita masing-masing," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama menjelaskan media sosial berperan kuat dalam menunjang dan mendorong kemajuan suatu negara. Ia menilai wajar jika media digital menjadi media yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan publikasi publiknya karena media digital begitu dinamis.
"Diseminasi informasi adalah salah satu strategi kita untuk meraih dukungan publik terhadap program yang kita jalankan. Sehingga bertumbuh kepercayaan dan partisipasi publik dalam jalannya roda pemerintahan," ujar Hasyim.
Ia menambahkan pemerintah bertugas mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam mencari dan mengolah informasim terutama menjelang Pemilu 2024. Ia pun meminta pemerintah semakin siaga menjaga ruang publik agar tetap kondusif.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jendral KPK RI Cahya H Harefa mengungkapkan KPK akan semakin terbuka dalam pengelolaan komunikasi yang efektif. Ia menuturkan akses informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari badan publik pada tugas dan strategi pemberantasan korupsi.
Pihaknya menyebutkan tiga pendekatan yang saling berkaitan atau Trisula, yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Sementara strategi pemasaran digital menjadi relevan juga untuk dimanfaatkan seperti media sosial.
"Supaya semakin baik kita berkomunikasi ke publik sebagai pemerintah. Kita juga perlu memperhatikan etika dan pemanfaatan dengan bijak. Itu hal yang sangat penting," kata Cahya.
Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi selaku pengelola informasi untuk menciptakan link yang bersatu padu. Cahya pun berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro, dapat menjawab tantangan disrupsi dengan kolaborasi dan inovasi serta pemanfaatan media sosial yang optimal.
(ega/ega)
