JK Undang SBY Beri 'Kuliah' di Rapimnas Golkar

Jakarta - Beragam spekulasi mengenai ketidakharmonisan antara SBY-JK tampaknya ingin ditepis Partai Golkar. Rencananya SBY akan diundang untuk menyampaikan 'kuliah' dalam Rapimnas II Golkar. Bahkan undangan disampaikan langsung oleh JK kepada SBY."Undangan diberikan langsung oleh JK. Dia (SBY) dipastikan datang dan memberi sambutan. Di situ dapat disimpulkan sendiri oleh rekan-rekan wartawan bagaimana hubungan JK dan SBY," ujar Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2006).Soemarsono menyampaikan hal itu dalam jumpa pers mengenai persiapan Rapimnas II Partai Golkar yang akan digelar pada 13-16 November 2006 di Jakarta.Dalam Rapimnas tersebut, tambah Soemarsono, persoalan dukungan Golkar terhadap pemerintah akan dibahas melalui pandangan umum, untuk selanjutnya menjadi sebuah pernyataan politik."Salah satunya masalah dukungan terhadap presiden terkait UKP3R. Itu nanti akan dibahas di komisi-komisi," tambahnya.Soemarsono mengemukakan, materi yang akan dibahas dalam Rapimnas antara lain konsolidasi organisasi, pembinaan pemilu, serta pernyataan politik.Selain itu akan dibahas mengenai tatanan ekonomi global yang mempengaruhi Indonesia, seperti tatanan ekonomi Cina yang mulai masuk ke Indonesia. "Juga situasi politik nasional, misalnya isu reshuffle kabinet. Itu memang tidak masuk dalam agenda, tapi itu akan dibahas dalam komisi. Isu konvensi capres baru akan dibahas dalam Rapimnas mendatang, bukan yang kali ini," urainya.Agenda Rapimnas yang lain adalah pemberian Anugerah Bhakti Pratama kepada tokoh-tokoh Partai Golkar, serta penghargaan bagi tokoh-tokoh nasional.Baru DPD LampungSoemarsono membantah isu 16 DPD yang telah dipastikan akan mendesak penarikan dukungan Golkar terhadap pemerintah. Saat ini baru DPD Golkar Lampung saja yang meminta dilakukannya evaluasi dukungan Golkar."Itu kan baru kabarnya. Yang resmi hanya 1 DPD yang sudah menyatakan secara resmi ingin menarik, dan itu dengan mekanisme yang bagus melalui rapat pleno dan lain sebagainya. Kalau 16 itu baru kabarnya dan kita tidak menganggap itu karena itu belum ada," ungkapnya.Desakan DPD Lampung tersebut, tambah dia, adalah sesuatu yang wajar. DPP Golkar menyikapi desakan tersebut sebagai masukan. (fjr/sss)