.webp)
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya telah memberi stempel hoax ke 96 informasi palsu terkait Pemilu 2024. Budi menjelaskan alasan pihaknya cuma memberi stempel hoax dan tak melakukan take down.
"(Sebanyak) 96 itu sudah kita stempelin hoax. Biarin aja masyarakat menilai karena kami diskusi nggak usah di-take down, nggak usah diblokir. Stempelin hoax saja biar masyarakat menilai sendiri," kata Budi Arie kepada wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan mengapa hal tersebut dilakukan. Dia mengatakan ruang digital merupakan salah satu sarana baru untuk menumbuhkan kualitas demokrasi.
"Karena gini lho, ruang digital ini kan juga sarana baru untuk kita menjaga dan merawat menumbuhkan kualitas demokrasi. Karena itu juga kita tetap membiarkan, memberikan ruang di masyarakat untuk bersuara, menyampaikan aspirasi, karena ini kan 5 tahun sekali Pemilu itu," ujarnya.
Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan mengatakan konten hoax tersebut cuma distempel setelah pihaknya melakukan analisis. Dia mengatakan konten yang dianggap hanya disinformasi dan tak berpotensi memicu kerusuhan hanya diberi stempel hoax.
"Kalau itu berpotensi tidak membuat kerusuhan, itu pasti kita stempel hoax. Potensi ini maksudnya ada analisanya, ada gerakannya," jelasnya.
Semuel memberikan contoh terkait kerusuhan di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Dia mengatakan pihaknya telah menghapus hoax yang berpotensi mengadu domba.
"Contohnya umpamanya hoax yang barusan saja terjadi kerusuhan di Bitung. Hoax-nya kami berantas. Begitu hoax yang mengadu domba, kami tidak ada keraguan untuk menindaknya, kita take down, bahkan ada beberapa tadi sudah polisi mengenali siapa pelaku-pelakunya untuk ditindak hukum," ungkapnya.
"Kalau hanya hoax saja hanya disinformasi kita jelaskan. Tapi kalau hoax ingin memancing atau ingin bermain di kolam keruh ini kita tidak akan tolerir dan akan kita tindak tegas," tambahnya.
