.webp)
Senada dengan Ima, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak mendorong Disdik DKI mendata ulang serta sosialisasi cara dan syarat untuk mempermudah guru honorer masuk data pokok pendidikan (dapodik) karena ia mengaku masih banyak diterima keluhan terkait sulitnya mendaftar ke sistem tersebut.
"Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di dapodik? Hal-hal yang menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu harus diselesaikan segera," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
3. Legislator PDIP Kantongi Data 40 Nama Guru Agama Kristen Digaji Rendah
Johnny menuturkan pihaknya mendapat informasi dari Forgupaki bahwa ada 40 tenaga pendidikan yang tidak mendapat upah layak. Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI memberikan upah layak bagi 40 guru agama honorer yang ada di Jakarta.
"Ada yang tidak dibayar honornya dan mendapat saweran dari orang tua murid hingga hanya dibayar Rp 300 ribu," kata Johnny.
 Anggota DPRD Fraksi PDIP Johnny Simanjuntak Foto: Dok. Istimewa |
Diketahui, tenaga pendidikan itu tersebar di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Dalam data yang dibagikan, para guru tersebut ada yang dibayar melalui sumbangan dari orangtua murid, Rp 300 ribu, hingga Rp 2,5 juta.
"Bahkan ada bayarannya Rp 50 ribu per jam seminggu hanya diperbolehkan empat jam mengajar dan ekstrakurikuler dibayar Rp 150 ribu sesuai jumlah kedatangan permintaan sekolah," ujarnya.
4. Disdik Buka Suara
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta buka suara mengenai aduan guru honorer agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit dipotong oleh kepala sekolah (kepsek). Disdik DKI mengusut aduan tersebut.
"Sedang proses pendalaman oleh tim kami," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dihubungi, Senin, 27 September 2023.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
