.webp)
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta memastikan akan terus menyelidiki dan mendalami dugaan pemotongan upah guru honorer yang terjadi di salah satu SD Negeri, kendati sebelumnya telah menerima audiensi mengenai peristiwa tersebut dalam rapat kerja.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mensinyalir persoalan serupa masih terjadi di sekolah-sekolah lainnya di Jakarta. Dengan demikian, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan membuat pos pengaduan untuk menampung dan menindaklanjuti ketidaksesuaian upah yang diberikan kepada guru.
"Kalau bisa kita bentuk tim, kita buat pos pengaduan agar guru-guru honorer ini lebih berani mengadu," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Komisi E DPRD DKI Jakarta mendapatkan aduan mengenai upah sebesar Rp 300 sampai Rp 700 ribu per bulan yang disampaikan langsung Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) dalam audiensi baru-baru ini.
Iman menyampaikan upah tersebut sangat tidak layak diberikan kepada seorang guru, meski hanya berstatus honerer. Sebab uang senilai Rp 300 ribu bagi seorang pekerja tidak akan sampai untuk kebutuhan hidup, meski hanya sebatas memenuhi kebutuhan pangan pribadi.
"Tegas sekali, sampai hari ini di Jakarta masih ada upah guru Rp 300 ribu. Keperluannya dia per bulan untuk biaya makan dan transportasinya bagaimana," selorohnya.
Keberadaan pos pengaduan tersebut, diharapkan Iman dapat menuntaskan persoalan upah guru honorer oleh DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ia mengakui hingga saat ini masih terjadi kesenjangan status di lapangan, hingga akhirnya memunculkan kecemburuan sosial antar guru.
"Terlebih ini terjadi pada guru agama. Jangan sampai melebar dengan kesan-kesan destruktif lalu menjadi masalah yang besar. Kita harus tangani dengan bijak," ungkap Iman.
(ncm/ega)
