.webp)
Gaji guru honorer SDN di Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), diduga dipotong dan hanya menerima upah sebesar Rp 300 ribu per bulan dalam setahun. Ketua Forum Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) Abraham menyebut pihak Dinas Pendiidkan (Disdik) DKI Jakarta akan membuat tim khusus (timsus) untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Dalam pertemuan itu, Sekretaris Pj Disdiknya menyampaikan bahwa mereka akan membuat tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Jadi kita masih tunggu saja, seperti apa hasil kerja dari disdik, karena kan Komisi E meminta laporan hasil kerjanya," kata Abraham saat dihubungi, Senin (27/11/2023).
Abraham membeberkan bahwa salah seorang guru mengaku hanya mendapat gaji Rp 300 ribu per bulan. Padahal, kata dia, seharusnya guru tersebut mendapatkan gaji Rp 9 juta per tiga bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi di dalam informasi yang dia berikan. Harusnya dia menandatangani nilai Rp 9 juta. Tapi malah tiap bulannya dia mendapat Rp 300 ribu," ujarnya.
Sementara itu, Abraham mengatakan kepala sekolah dan guru SDN di Duren Sawit itu sudah dipanggil Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.
"Iya dia anggota kami, kemarin dia dan kepala sekolah sudah dipanggil oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur," ucapnya.
Namun, Abraham tak mengetahui apa yang ditanyakan Disdik DKI kepada guru dalam pemanggilan itu. Menurutnya, guru honorer itu telah diminta berbicara jujur dan benar terkait permasalahan yang dialami.
"Saya sudah ingatkan gurunya bahwa silakan bicara jujur, bicara benar, harus berani. Kemudian kalau ada ancaman diinformasikan, begitu," ungkapnya.
Diketahui, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan masih ada guru honorer sekolah negeri di Jakarta yang menerima upah sebesar Rp 300 ribu per bulan. Gaji yang dianggap tidak layak itu dialami guru agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jaktim.
"Kenapa masih ada guru yang gajinya Rp 300 ribu per bulan? Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah," ujar Johnny dari keterangan tertulis, Senin (27/11).
Johnny juga mendorong Disdik DKI mendata ulang serta sosialisasi cara dan syarat untuk mempermudah guru honorer masuk data pokok pendidikan (dapodik) karena ia mengaku masih banyak diterima keluhan terkait sulitnya mendaftar ke sistem tersebut.
"Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di dapodik? Hal-hal yang menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu harus diselesaikan segera," ucapnya.
