.webp)
"BNPB menghormati dan mendukung penuh seluruh proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di awal pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) tahun 2020, senilai Rp 3,03 triliun yang sedang bergulir hingga hari ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).
Abdul juga menyebut pihaknya akan mendukung KPK dalam kasus ini. Adapun penggeledahan juga dilakukan di kantor Kemenkes.
"BNPB juga menyatakan akan mendukung proses hukum tersebut dalam menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh lembaga anti rasuah itu. Hal itu diwujudkan BNPB dengan menerima para penyidik KPK yang datang ke kantor Graha BNPB bulan Oktober 2023 lalu," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul menyebut proses pengadaan APD ini dilaksanakan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB pada tahun 2020. Pada saat itu, penanganan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan Covid-19, yang dibentuk tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020 dengan Kepala BNPB periode 2019-2021 sebagai Ketua Gugus Tugas
"Pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020, tugas lembaga ini kemudian dipindahkan dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN)," ujarnya.
"Sesuai dengan namanya, KPCPEN mewadahi segala kebijakan termasuk di dalamnya aturan pendanaan bagi penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 dan pemulihan ekonomi, serta tidak lagi menggunakan Dana Siap Pakai di BNPB. KPCPEN sendiri kemudian dibubarkan pada 5 Agustus 2023, saat pandemi Covid-19 telah berhasil dikendalikan," tambahnya.
KPK Geledah
KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kantor yang digeledah berlokasi di Surabaya dan Jabodetabek.
"Untuk pengumpulan bukti dan mengungkap peran perbuatan dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI, tim penyidik beberapa waktu lalu telah melaksanakan upaya paksa berupa tindakan penggeledahan di wilayah Jabodetabek dan Surabaya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/11).
Ali mengatakan kantor yang digeledah adalah kantor BNPB, kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, kemudian kantor LKPP, dan rumah kediaman tersangka kasus tersebut juga digeledah.
"Lokasi tersebut di antaranya adalah kantor BNPB, kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di kantor LKPP dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
Dia mengatakan KPK menyita sejumlah dokumen dan catatan transaksi aliran uang dalam penggeledahan tersebut. Dia mengatakan KPK juga menemukan transaksi pembelian aset bernilai ekonomis.
"Dari proses kegiatan tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen-dokumen pengadaan, catatan transaksi keuangan, dan aliran uang ke berbagai pihak, termasuk adanya transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujarnya. (azh/eva)
