Pemkot Depok dalam hal ini Dinas PUPR membongkar trotoar di Jalan Margonda Raya yang baru selesai direvitalisasi tahun lalu. Bongkar pasang trotoar Margonda menuai kritik.
Sebagai informasi, pembongkaran revitalisasi trotoar itu dilakukan untuk proyek galian saluran air yang terdapat di trotoar Jalan Margonda mulai di depan Ramayana sampai depan Apartemen Saladin pada Oktober lalu. Namun, beberapa meter sekitar lokasi tersebut tepatnya depan Kantor Notaris masih menyebabkan banjir. Sehingga pembongkaran dilanjut.
"Yang banjir itu, jadi airnya nggak masuk ke Kali Malela yang di belakang. Sekarang alhamdulillah sudah masuk, tinggal yang depan notaris," kata Kepala Dinas PUPR Depok Citra Indah Yulianty, kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Citra menyebut pembongkaran trotoar itu sebagai langkah penuntasan banjir. Pihaknya menemukan salah satu penyebab kawasan Margonda masih banjir karena ada titik yang belum menyerap air.
"Kan katanya suruh nuntasin banjir, kita cari penyebabnya. Sudah kita cek semua dari hulu ke hilir sampai depan ITC, terminal. Semua kita cek dan solusinya di situ (depan Kantor Notaris)," jelasnya.
Citra mengatakan pemindahan kabel di depan Kantor Notaris secepatnya rampung. Dia tak mengetahui kalau masih banjir di sekitar Kantor Notaris, padahal pembongkaran sudah selesai Oktober kemarin.
"Secepatnya selesai. Jadi kemarin itu kan sudah selesai (Oktober lalu). Ternyata tiba-tiba banjir di depan Notaris," tuturnya.
Citra mengakui pada Oktober lalu, kabel di depan Kantor Notaris belum dilakukan pemindahan. Kini, pihaknya berupaya merapikan kabel kembali untuk mengatasi banjir di lokasi tersebut.
"(Pemindahan kabel) Yang di notaris belum, jadi kita rapikan kabel lagi. Mudah-mudahan beres yang dari notaris insyaallah nggak banjir lagi," pungkasnya.
PDIP Kritik Pemkot Depok Tak Sistematis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengkritik Wali Kota Depok M Idris. Ikra menyebut pembongkaran trotoar membuat pembangunan tak sistematis sehingga pembangunan tidak tersusun dengan baik.
"Pembangunan nggak sistematis mana dulu yang musti dilakukan nggak bisa tersusun dengan baik. Makanya bongkar-pasang, bongkar-pasang. Celakanya, ketidakmampuan itu yang jadi korban adalah warga Kota Depok," kata Ikravany saat dihubungi wartawan, Kamis (23/11/2023).
Ikra mengatakan anggaran pembangunan trotoar berasal dari APBD. Dia menilai soal trotoar jadi bukti Pemkot Depok sembarangan mengelola uang masyarakat.
"Kecuali itu pakai uang Pak Idris nggak apa-apa. Tapi itu pakai APBD puluhan miliar belasan miliar. Setiap tahun cuma buat bongkar pasang Margonda. Soal trotoar itu menunjukkan salah satu bukti yang paling jelas betapa sembarangannya Pemkot kita ini mengelola keuangan dari warga," katanya.
(idn/idn)