Beredar lagi video di media sosial yang menyoroti netralitas ASN Boyolali pada Pemilu 2024. Video itu berisi soal pembubaran paguyuban ASN Boyolali buntut isu pungutan iuran untuk kepentingan Pilpres 2024.
Video tersebut diposting akun X (dulu Twitter) @PartaiSocmed. Dalam narasi yang beredar, pertemuan itu disebutkan Paguyuban ASN Desa Nglembu, Boyolali.
"BREAKING!! Masih ingat pengarahan ASN dan penarikan iuran ASN di Desa Nglembu Boyolali utk kepentingan pilpres yg kami posting tempo hari? Gara2 terbongkar itu akhirnya sore tadi paguyubannya dibubarkan dan uang para ASN dikembalikan. Ayo ASN daerah lain jangan takut bersuara!," tulis keterangan dalam unggahan video tersebut.
Juga beredar narasi yang menyebutkan, setelah viral perempuan berseragam ASN Boyolali, Bupati mengumpulkan kepala badan/dinas, camat, dan menginstruksikan semua ASN harus netral dan dilarang mengacungkan salam metal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani buka suara soal video viral itu. Pihaknya menyerahkan ke Bawaslu untuk menindaklanjuti jika ada laporan.
"Itu bukan ranahnya kita. Kalau ada laporan, teruskan saja ke pihak dalam hal ini mungkin Bawaslu. Seperti itu. Jadi kan ada tata caranya untuk penanganan itu," kata Wiwis, dikutip detikJateng, Kamis (22/11/2023).
Wiwis menyatakan, terkait video viral pertemuan paguyuban ASN Desa Nglembu, bukan ranahnya untuk berkomentar, melainkan kewenangan Bawaslu.
Dia juga ditanya terkait narasi di media sosial bahwa paguyuban ASN di tingkat desa-desa yang dibubarkan. Wiwis juga menyebut hal itu bukan koridor pemerintah.
"Itu sebenarnya tidak ada dalam koridor pemerintah kita juga. Pak Bupati juga tidak pernah mendawuhke (memerintahkan) apa untuk menindaklanjuti. Nggak ada (perintah membentuk paguyuban ASN). Itu kan masing-masing dari mereka, dia memiliki kreativitas. Nggak ada instruksi (membikin dan membubarkan). Pak Bupati nggak ada instruksi itu," tegasnya.
Selengkapnya baca di sini.
(idn/fjp)