Ma'ruf-Muhadjir Soroti Menu Stunting, Walkot Depok Klaim Ikuti Kemenkes

Depok -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti makanan tambahan pencegah stunting di Depok yang berisi tahu dan nugget. Wali Kota (Walkot) Depok M Idris merespons sorotan dari Ma'ruf dan Muhadjir itu.

"Termasuk Pak Wakil Presiden juga meminta klarifikasi, itu kan cuma pemberitaan dari media dia minta klarifikasi. Apasih aduannya? Kayak apa sih? Kalau ada kita lakukan pemeriksaan," kata Idris di kantor DPRD Depok, Rabu (22/11/2023).

Idris mengatakan perbedaan persepsi disebabkan belum adanya penjelasan detail soal juknis dari Kemenkes soal makanan pencegah stunting. Dia menegaskan pihaknya dapat menjelaskan soal acuan juknis dari Kemenkes.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menko PMK itu juga sama, karena persepsi tadi belum dapat penjelasan yang detail tentang masalah juknis dari Kemenkes, juknisnya bisa kita kasih kok ke beliau," jelasnya.

Dia mengatakan ada petunjuk dari Kemenkes soal makanan pencegah stunting itu. Termasuk, katanya, soal harga.

"Kenapa Rp 18 ribu, nggak Rp 25 ribu? Ya itu menyalahi juknis. Jadi Rp 18 ribu itu juknis dari sana, jadi jatuhnya Rp 18 ribu saya kasih ke penyedia, sanggup nggak Rp 18 ribu untuk setiap anak untuk sekian anak untuk 28 hari, dengan ukuran gini-gini, orang tuanya diajarin juga," tambahnya.

Wapres Bakal Monitor

Sebelumnya, bantuan makanan stunting atau pemberian makan tambahan (PMT) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dianggarkan Rp 4,9 miliar tapi cuma berisi tahu dan nugget. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan menanyakan hal itu lebih lanjut ke Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

"Ya kita sudah ada anggarannya, kemudian sudah ada korlap pangannya ya itu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran. Saya lihat nanti supaya akan semua saya tanya," kata Ma'ruf kepada wartawan di Ballroom Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Ma'ruf mengatakan akan menelusuri bagaimana awal laporan itu masuk dari masyarakat. Pihaknya akan memonitor hal itu di seluruh Indonesia.

"Kalau ada laporannya akan saya tanya di mana kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di berbagai daerah," ungkapnya.

Ma'ruf mengatakan makanan bantuan stunting di beberapa daerah cukup baik. Ma'ruf mengaku akan memonitor soal bantuan stunting di Depok agar tidak ada pengurangan gizi.

"Ya saya terus di beberapa daerah makannya seperti apa yang disajikan, itu cukup baik. Di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ada yang seperti itu akan kita lihat, supaya diberi tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan. Saya kira begitu," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy menilai memang menu tersebut tidak layak. Muhadjir mulanya tak menyoal masalah pendistribusian atau stoples yang dipakai untuk menu stunting itu. Dia mengatakan terpenting dalam program pencegahan stunting adalah kandungan gizinya.

"Saya tidak mempersoalkan soal distribusi dan seterusnya, tapi pantas tidak, itu memang betul-betul layak nggak program makanan tambahan yang diberikan kepada anak maupun ibu yang sedang menyusui itu," kata Muhadjir setelah menghadiri seminar 'Bersama Cegah Silent Pandemic Resistansi Antimikroba' di Jakarta, Senin (20/11).

"Jadi masalahnya adalah saya belum melihat potensi untuk diteliti... tapi kalau saya baca dari penjelasan wartawan, itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan itu harus memenuhi syarat dan karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul memenuhi syarat cukup, terutama yang saya lihat dari sisi penyediaan protein hewaninya yang kurang," sambungnya.

Pemkot Depok juga sudah memberikan penjelasan soal menu tersebut. Pemkot menyebut menu yang viral itu adalah kudapan. Pemkot Depok menyatakan makanan itu hanya kudapan dan nilai gizinya telah disesuaikan dengan resep dari UNICEF yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Halaman 1 2

Selanjutnya