.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyarankan agar Pemerintah Kota Depok menggandeng kaum ibu serta PKK dalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT). Dia menegaskan program PMT tak harus tersentralisasi di tingkat kota.
"Dan sebetulnya program makanan tambahan itu juga tidak harus tersentralisasi di tingkat Kota begitu. Itu cukup di serahkan ke tingkat kelurahan dan desa," ucap Muhadjir ditemui di ruang Heritage, gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Muhadjir mengatakan, jika PMT dikelola oleh kelurahan atau desa setempat, dananya pun dapat digabungkan dengan anggaran desa yang ada. "Jadi sebetulnya kalau memang anggarannya dari pemerintah pusat di kabupaten/kota itu kurang, itu bisa di-combine dengan dana desa atau dana kelurahan yang ada," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir menyarankan hal itu setelah melihat alasan dari menu PMT yang viral di Depok karena anggarannya dialihkan pada transportasi. Menurut dia, jika anggaran untuk menu makanan dialokasikan ke biata transportasi, hal tersebut memberi ruang untuk penipuan atau fraud terjadi.
"Saya baca itu alasannya sebagian untuk transportasi. Ya justru itu peluang untuk terjadi fraud. Bukan barangnya yang seharusnya tersampaikan atau deliver kepada orang yang berhak di sini, dalam arti ibu hamil dan anak-anak," katanya.
Karena itu, Muhadjir menilai desentralisasi pelaksanaan PMT ke tingkat kelurahan atau desa menjadi solusi terbaik. Dengan mendesentralisasi program ini ke desa, diharapkan pihak desa dapat menciptakan lapangan kerja bagi kaum ibu.
"Karena itu, menurut saya, kalau itu dikelola oleh masing-masing kelurahan, misalnya dikoordinir oleh ketua penggerak PKK, kemudian melibatkan warga sekitar," ujarnya.
"Itu kan justru akurasi data juga. Bagus kalau diserahkan sebelumnya pada masing-masing kelurahan karena yang tahu persis siapanya yang sedang hamil dan siapa yang punya anak di bawah 2 tahun itu kan ya kepala desa itu sendiri," tambah Muhadjir.
Dia yakin program menu bisa dapat lebih dipertanggungjawabkan dengan sistem desentralisasi program ini. Dengan mengandalkan masyarakat, biaya operasional pun akan hemat.
"Jadi saya sarankan untuk pemberian makanan tambahan jangan tersentralisasi di kota tapi kepada kelurahan atau desa. Saya yakin itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan paling tidak menghemat tempat itu transportasi," tutupnya.
(aud/aud)
