.webp)
Massa buruh melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
Pantauan detikcom di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/11/2023), massa terlihat berorasi tepat di depan pagar Balai Kota DKI. Massa membawa dua mobil komando beserta bendera dan spanduk protes.
Buruh tersebut mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP LEM SPSI. Orator di atas mobil komando meminta agar mobil mendekati pagar Balai Kota DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mau kita yang masuk, atau Pj Gubernur yang keluar, Pak Polisi, menyangka kita cuman segelintir orang. Buktikan ke pak polisi kita demonstran murni bukan bayaran," kata orator.
"Mobil ayo masuk, yuk maju. Kalau nggak masuk syaratnya Pj gubernur keluar. Tadi kita udah di-prank, mobil kita mau ditahan, nggak apa-apa dibakar sama Polda nggak apa-apa. Maju terus," sambungnya.
Orator mengatakan mereka berada di bawah organisasi yang dipimpin Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. Mereka juga bicara soal dukungan untuk Pemilu 2024.
"Siapa pun yang jadi harus AMIN. Saya minta sama Pak Polisi. Mau menghadang kita atau mendukung kebijakan pemerintah yang bajingan dan tolol. Gimik ini gimik. Kita nggak ngebela paslon ini, cuma kita di bawah komando Jumhur Hidayat, yang pasti, kita mengaminkan presiden nomor 1. Amin," ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan. Heru mengatakan keputusan UMP bakal diumumkan paling lambat besok.
"Ya, kan tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," kata Heru Budi di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
