.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas akan memberikan penghargaan anugerah pelayanan publik 2023 kepada instansi pemerintah. Azwar juga akan meresmikan 12 Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dijadwalkan, Azwar didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik KementerianPAN-RB Diah Natalisa akan memberikan penghargaan tersebut pada Selasa (21/11/2023), di Jakarta.
Penghargaan yang termasuk dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini juga bertepatan dengan momentum 10 tahun gerakan One Agency One Innovation dan KIPP yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian penghargaan ini diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta penyelenggara MPP terbaik.
Selain itu, Anas juga akan menyerahkan penghargaan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.
"Untuk mendorong persaingan positif antar instansi, KementerianPAN-RB melakukan pemantauan, evaluasi, dan juga kompetisi," ujar Diah dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).
Penerima penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 tidak hanya berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, tetapi juga dari BUMN dan BUMD.
Diah menuturkan pemberian penghargaan ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena saat ini dilakukan secara mandiri oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada ruang lingkup administrasi, barang, dan jasa.
Hal tersebut bertujuan agar setiap instansi pemerintah dan BUMN juga dapat berbenah dan menggunakan instrumen ini untuk mengukur kinerja layanan pada lingkupnya.
Lebih lanjut, Diah menyampaikan terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) MPP. Menurutnya, hal ini dimaksudkan untuk melihat aspek-aspek sejauh mana dampak kehadiran MPP dalam mendukung investasi di kabupaten dan kota yang memiliki MPP.
Aspek lainnya yaitu mendapatkan informasi terkait kepuasan masyarakat terhadap kehadiran MPP dan kelengkapan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, sistem monev ini menggabungkan konsep Balanced Scorecard dan konsep Servqual.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 12 pemerintah daerah juga akan resmikan MPP secara serentak. Diantaranya yaitu Kabupaten Bengkalis, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Polewali Mandar, serta Kabupaten Ngada. Peresmian tersebut akan menambah jumlah MPP yang tersebar di Indonesia yakni 175 MPP.
"Besok, kita juga akan menyaksikan peresmian sebanyak 12 MPP secara serentak, sehingga dengan demikian telah terbentuk sebanyak 175 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia," imbuh Diah.
KementerianPAN-RB selaku pembina pelayanan publik juga terus memastikan reformasi berdampak yang langsung bisa dirasakan masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Tak hanya itu, inovasi dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis.
Menurut Diah, hal itu dilakukan sebagai bentuk transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan fleksibel yang dapat memberikan warna baru dalam pelayanan publik tersebut.
Sebagai bentuk pengembangan inovasi dan dalam rangka untuk mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik, direncanakan Anas juga akan meluncurkan platform Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
JIPPNas hadir sebagai knowledge management system yang juga menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional.
"Website JIPPNas akan menampilkan 2.928 data inovasi yang berasal dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KementerianPAN-RB, Innovative Government Award (IGA) Kemendagri dan Laboratorium Inovasi (InoLAN) LAN, diharapkan JIPPNAS menjadi rujukan nasional terkait praktik Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Nasional," ungkap Diah.
Masyarakat juga dapat menyaksikan langsung kegiatan ini melalui kanal Youtube Kementerian PANRB pada pukul 09.00 WIB.
(anl/ega)
