.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menjadi sorotan soal bantuan makanan stunting atau Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk balita stunting dengan anggaran Rp 4,9 miliar. Hal itu menuai komentar karena menu PMT berisi tahu dan nugget.
Pihak Pemkot Depok pun buka suara terkait permasalahan tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
1. Ada Warga Lapor Menu Bantuan Makanan Stunting di Depok
Viral di media sosial soal bantuan makanan stunting di Depok berisi tahu dan nugget. Dari foto yang beredar di media sosial, makanan bola nasi nugget ada di dalam stoples.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stoples itu ditempeli stiker wajah Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertulisan 'Bocah Depok Kudu Sehat Prestasi Hebat, Stunting Minggat'. Kemudian, di foto yang kedua terlihat menu berisi dua tahu serta ada juga bola nasi yang berisi ikan di dalamnya.
"PMT hari ini pun masih bola-bola nasi isi 3 pcs mana anaknya nggak mau makan lagi," tulis orang tua pelapor dalam caption Instagram @infodepok.
"Menu hari ini, Bang, nugget tempe 2 biji, apakah ini seharga Rp 18.000," tulisnya.
"Cuma dapat beginian? Masa sih anggarannya Rp 18.000," tulisnya lagi.
 Bantuan makanan stunting berupa nugget di Depok (Foto: Devi Puspitasari/detikcom) |
2. Pemkot Depok Buka Suara
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok Mary Liziawati mengaku sudah mengacu pada juknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mary menyebut PMT yang diberikan kepada balita adalah PMT lokal yang menggunakan bahan dasar lokal yang diolah oleh UMKM.
"Kita mengikuti juknis tersebut dengan pemberian selama 28 hari dengan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan bekal. Ternyata masyarakat kita belum familiar dengan yang namanya kudapan," kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (16/11/2023).
Permasalahannya, kata Mary, pada hari pertama pelaksanaan, masyarakat belum mengetahui bahwa pemberian PMT bukan makanan lengkap. Pihaknya pun melakukan sosialisasi mengenai hal itu.
"Kemudian kita lakukan sosialisasi. Ini kan rame 'cuma dua tahu, cuma dua otak-otak'. Dari buku resep yang dikeluarkan UNICEF dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa memang di kudapan itu terdapat dua jenis protein hewani yang sudah mencukupi kandungan gizi untuk para balita," tuturnya.
"Otak-otaknya bukan otak-otak yang dijual pinggir jalan. Tapi otak-otak isinya telur, sehingga memang kandungan gizinya sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kemenkes," tambahnya.
3. Dana Bantuan Makanan Stunting Depok Berasal dari APBN
Viral Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk balita stunting oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dianggarkan Rp 4,9 miliar cuma berisi tahu dan nugget. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok, Mary Liziawati, menyebut anggaran itu berasal dari dana insentif daerah.
"Jadi kita anggarannya, dari anggaran dana insentif daerah (DID). Pemkot Depok mendapat penghargaan insentif fiskal kinerja penggunaan stunting dari pemerintah pusat yang diterima sekitar akhir Oktober sehingga anggaran ini masih anggaran perubahan. Jadi anggarannya APBN ya," kata Mary, Kamis (16/11/2023).
PMT di Depok ini baru pertama kali mendapat insentif daerah. Pihaknya mendapat anggaran dari pemerintah pusat untuk PMT lokal sebesar Rp 4,9 miliar yang akan diberikan kepada 38 puskesmas Kota Depok.
"(Per paket) Rp 18 ribu itu all in, ada pajak, ada distribusi, ada untuk kemasan, pencucian, karena kita bilang ke vendor penyedia cuci dahulu karena kita tidak ingin menambah himpunan sampah di Kota Depok. (Paket) 9.882 tiap hari selama 28 hari nanti numpuk seperti apa, sehingga kita minta kemasannya yang dipakai ulang atau reuse," ucapnya.
Baca berita di halaman selanjutnya.
4. Pemkot Depok: PMT Sudah Penuhi Standar Gizi
Mary menjelaskan PMT yang diberikan kepada balita itu pun sudah memenuhi standar gizi. Hanya, hal itu belum tersosialisasi ke masyarakat hingga ramai diperbincangkan.
"Persepsinya selama ini yang sering dilakukan PMT Kota Depok adalah PMT yang diberikan dengan non-anggaran pemerintah ya, baik pihak swasta, CSR perusahaan, kemudian dari PKK dengan anggaran sponsor, anggaran CSR gitu. Jadi selalu diberikan menu lengkap. Belum pernah memang PMT lokal dalam bentuk kudapan," ungkapnya.
5. Soal Bantuan Makanan Stunting yang Tak Ada Rasa
Bantuan makanan stunting atau Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk balita stunting oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diprotes warga karena tidak memiliki rasa. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok, Mary Liziawati, menyebut protes itu muncul karena orang tua terbiasa memberi anaknya makanan dengan tambahan gula.
Mary mengatakan pihaknya tengah mengedukasi orang tua balita untuk mengikuti juknis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Agar, pemberian PMT lokal disertai dengan edukasi.
"Kemarin sudah enam hari kudapan satu hari makanan lengkap disertai dengan kegiatan edukasi. Jadi kita mengedukasi ibu balita, ayo bikin makanan buat balita itu makanan yang sehat, bukan asal enak anaknya senang," kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).
Mary menyebut protes warga soal makanan stunting yang tak ada rasa dikarenakan orang tua terbiasa memberi makan anaknya dengan tambahan gula, garam, dan penyedap rasa.
"Banyak yang bilang nggak ada rasanya, anaknya nggak mau makan. Berarti anaknya sudah terbiasa makan makanan yang ditambahin macem-macem, padahal untuk anak di bawah satu tahun itu tidak boleh ada tambahan apapun. Bahan-bahan yang disediakan tidak boleh ditambah apapun, garam, gula, apalagi penyedap," ucapnya.
"Akhirnya makanan sehatnya nggak mau ini yang kita edukasi ke ibu-ibu balita atau bikin makanan yang sehat, yang mengandung sumber protein hewani yang bisa mencegah terjadinya stunting," imbuhnya.
Cek di halaman berikutnya.
6. Stiker Wali Kota Depok M Idris di Makanan Stunting Dikritik Warga
Wadah makanan stunting di Depok yang ditempeli stiker wajah Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi menuai kritik warga. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mary Liziawati stiker itu hanya menjadi penanda program Pemkot Depok.
"Ini kan program Pemkot, kita sebenarnya tidak punya tendensi apa-apa itu Wali Kota kita. Ini program Pemkot yang memang serentak untuk seluruh kecamatan. Ya udah sebagai tanda saja bahwa ini program Pemkot Depok," kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (16/11/2023).
Namun, Mary mengatakan sticker itu banyak diprotes warga. Sehingga pihaknya meminta vendor untuk melepas sticker tersebut.
"Tapi kemarin ketika banyak protes, kita sudah sampai pada vendor tolong lepas stikernya. Mungkin sebagian sudah ada yang lepas, sebagian belum karena riweuh (repot -red), tapi kita sudah sampaikan melalui Puskesmas," pungkasnya.
"Jadi kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada teman-teman Puskesmas ini banyak komplain karena adanya stiker kami sampaikan untuk dilepas saja," tambahnya.
7. Vendor Diputus Kontrak
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok Mary Liziawati mengatakan pihaknya telah memutus kontrak vendor wirausaha baru (WUB) di Tapos. Kebijakan itu usai adanya ketidaksesuaian menu di hari pertama pembagian makanan stunting.
"Ada di Tapos (putus kontrak vendor). Yang hari pertama ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama," kata Mary kepada wartawan di Ruang Paripurna DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).
Mary mengatakan hal itupun dievaluasi karena tidak memenuhi ketentuan. Sebab, di hari pertama wilayah Tapos menyajikan nasi dan sayur sop bukan kudapan.
"Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada. Sebenarnya nasi dengan tahu memenuhi, tetapi karena hari itu seharusnya kudapan tapi yang disiapkan nasi dan sayur sop," jelasnya.
