.webp)
Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk mengurai sejumlah permasalahan yang terdapat di pertanahan. Langkah ini dilakukan untuk menggenjot kepemilikan sertifikat tanah untuk masyarakat.
Wakil Menteri ATB/BPN Raja Juli Antoni mengatakan ada sejumlah biang kerok penyebab konflik pertanahan muncul, salah satunya tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Menurutnya, tanah HGU yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama bisa memunculkan konflik pertanahan di tengah masyarakat.
"Contoh kasus ada sebidang tanah HGU milik swasta atau BUMN tapi tidak pernah dikuasai secara fisik oleh perusahaan," kata Raja kepada detikcom, Sabtu (18/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanah yang tidak dikuasai secara fisik ini berpotensi diduduki atau diolah oleh pihak lain termasuk masyarakat.
"Pada saat yang bersamaan tanah tersebut dikelola lama oleh rakyat jadi tanah yang produktif dan memiliki ketergantungan hidup terhadap tanah tersebut nah itu kan jadi masalah," jelasnya.
Menurutnya, kalau permasalahan tersebut sudah muncul maka kehadiran negara harus dibutuhkan.
"Jadi ini masalah antara legal dan legitimate. Secara legal ini milik perusahaan tersebut tapi secara legitimate ini sudah diduduki oleh rakyat secara lama. Itu yang proses reforma agraria di sana. Di mana tanah yang tadinya tidak produktif tapi sudah dikerjakan oleh rakyat inikan negara harus hadir supaya tanah itu produktif dan diberikan kepada petani yang memang secara faktual menduduki tanah tersebut," jelasnya.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya pun memiliki sejumlah cara, salah satunya memperkuat kordinasi antara Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dengan wakil menterinya.
"Jadi tidak ada pembagian yang 'saklek' antara kami tetapi banyak hal-hal yang urgen kemudian Pak Menteri delegasikan kepada saya. Sehingga untuk kasus-kasus semacam tadi seperti Maloya, di Banten, NTB saya diberikan kepercayaan oleh Pak Menteri untuk berkomunikasi dengan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya juga turut melibatkan civil society organisation untuk membantu mengurai sejumlah masalah-masalah pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Dengan civil society organisation untuk bertemu atau mengurai titik tengkar. Tapi itu semua saya laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri yang ambil keputusan," tutupnya.
Sebagai informasi, atas keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam membantu percepatan reforma agraria dalam sertifikasi kepemilikan tanah, Kementerian ATR/BPN mendapatkan apresiasi dari detikcom dalam program detikcom Awards. Ajang ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.
(ncm/ega)
