Sosialisasi 4 Pilar, Bamsoet Bicara soal Kesenjangan Sosial Ekonomi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan hingga saat ini kesenjangan sosial ekonomi masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Adapun hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,36 persen. Artinya, masih ada sekitar 25,9 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Angka tersebut sebenarnya lebih kecil dibandingkan angka kemiskinan pada bulan September 2022, sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta orang. Meskipun demikian, angka ini tidak lebih baik dari catatan pada periode sebelum pandemi yakni sebesar 9,22 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu memulihkan kondisi perekonomian nasional," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).

Hal ini disampaikannya saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga di Purbalingga, Jawa Tengah.

Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen ini pun menambahkan, penurunan angka kemiskinan tersebut juga tidak diimbangi oleh penurunan angka ketimpangan distribusi pendapatan atau rasio gini sebesar 0,388. Adapun angka ini meningkat sejak September 2022 sebesar 0,381, dan semakin menjauh dari target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 sebesar 0,374.

Berdasarkan data World In-equality Report tahun 2022, tercatat meskipun tingkat kekayaan masyarakat Indonesia meningkat signifikan sejak 1999, namun tingkat ketimpangan kekayaan masih cenderung stagnan.

Di samping itu, rasio kesenjangan pendapatan pada tahun 2021 pun berada di level 1 banding 19. Hal ini menandakan jumlah penduduk terkaya memiliki pendapatan rata-rata 19 kali lipat lebih tinggi dari jumlah penduduk termiskin.

"Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena jika merujuk pada survei Litbang Kompas, bahwa 19,2 persen terjadinya aksi radikalisme di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi," papar Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi kesenjangan, bangsa Indonesia seharusnya mengingat landasan paling fundamental dari konsep bela negara, yaitu perasaan senasib sepenanggungan yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan.

"Tidak hanya itu, ada pula keberadaan sistem ekonomi Pancasila yang dapat diterapkan sebagai sebuah sistem yang khas dan asli. Tidak 'latah' mengikuti salah satu dari dua kutub besar perekonomian global di antara kapitalisme atau sosialisme," urainya.

Bamsoet mengungkapkan sistem perekonomian yang merujuk Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara telah diatur dalam konstitusi. Dengan menerapkan sistem ekonomi Ia menambahkan, Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial akan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

"Pemulihan perekonomian dapat ditekankan pada peningkatan ekonomi sektor riil, seperti memberikan kemudahan permodalan dan stimulus bagi pertumbuhan dunia usaha secara adil, baik bagi pelaku usaha kecil maupun besar. Secara garis besar, pemulihan perekonomian berdasarkan sistem ekonomi Pancasila diupayakan melalui langkah-langkah strategis yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat," pungkas Bamsoet.