Stiker foto Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Walkot Depok Imam Budi di stoples bantuan makanan pencegah stunting menjadi sorotan. Stiker di stoples itu diminta dicopot.
Dari foto beredar di media sosial, Kamis (16/11), terlihat bola nasi nugget yang ada di dalam stoples. Stoples itu ditempeli stiker wajah Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertulisan 'Bocah Depok Kudu Sehat Prestasi Hebat, Stunting Minggat'.
Kemudian, di foto yang kedua terlihat menu berisi dua tahu serta ada juga bola nasi yang berisi ikan di dalamnya. "PMT hari ini pun masih bola-bola nasi isi 3 pcs mana anaknya nggak mau makan lagi," tulis orang tua pelapor dalam caption Instagram @infodepok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah stoples bantuan makanan pencegah stunting ini pun dibahas dalam rapat DPRD Depok dengan Dinkes Depok.
Dipertanyakan DPRD Depok
DPRD Depok mempertanyakan pemasangan stiker ini. Pemkot Depok kemudian memberikan penjelasan.
"Inisiasi siapa harus pakai stoples bergambarkan itu kemudian dibalikin lagi," tanya salah satu anggota Komisi D DPRD Depok dalam rapat klarifikasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok di gedung DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).
Kadinkes Depok Mary Liziawati kemudian memberikan penjelasan. Dia mengatakan stiker Idris-Imam ditempelkan di stoples sebagai simbol bahwa program tersebut dari Pemkot Depok.
"Sebenarnya ini kan kegiatan serentak di Kota Depok, jadi kami menginginkan kegiatan yang serentak ini bisa sama di semua wilayah Kota Depok, kemudian sebagai tanda bahwa ini adalah tanda Pemkot," jawab Mary.
Mary mengatakan pihaknya tak berpikir jauh soal stiker wajah Idris itu akan menuai sorotan publik. Sebagai informasi, anggaran untuk makanan bantuan pencegahan stunting senilai Rp 4,9 miliar itu berasal dari APBN.
"Kita memberikan stiker kita tidak sampai berpikir bahwa stiker gambar pimpinan daerah itu jadi masalah," tutur Mary.
Hal itu pun menjadi candaan Ketua Fraksi Partai Gerindra Mohammad HB. Dia mengatakan program itu dibiayai APBN, tapi stiker yang dipasang malah wajah Walkot Depok.
"Tapi ini kan APBN, Bu, bukan APBD. Beda kalo APBD ya bisa diterima, ini kan APBN, kenapa nggak gambar Jokowi?" kata HB disambut para peserta rapat.
Minta Vendor Copot Stiker Idris
Kini, Pemkot Depok juga telah meminta vendor mencopot stiker itu. Mary mengaku tak memiliki niat tertentu dengan memasang stiker tersebut. Menurutnya, stiker itu hanya menjadi penanda program Pemkot Depok.
"Ini kan program Pemkot, kita sebenarnya tidak punya tendensi apa-apa, itu Wali Kota kita. Ini program Pemkot yang memang serentak untuk seluruh kecamatan. Ya udah, sebagai tanda saja bahwa ini program Pemkot Depok," kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (16/11).
Namun Mary mengatakan stiker itu banyak diprotes warga sehingga pihaknya meminta vendor melepas stiker tersebut.
"Tapi kemarin ketika banyak protes, kita sudah sampai pada vendor tolong lepas stikernya. Mungkin sebagian sudah ada yang lepas, sebagian belum karena riweuh (repot), tapi kita sudah sampaikan melalui puskesmas," ujarnya.
"Jadi kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada teman-teman puskesmas ini banyak komplain karena adanya stiker kami sampaikan untuk dilepas saja," tambahnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Penggantian Stiker Bisa Tambah Biaya
Mary mengatakan penggantian stiker akan menambah biaya."Tadi disampaikan kalau stiker tadi gambar pimpinan daerah diminta untuk diganti oleh stiker kandungan gizi," kata Mary.
"Ini kan berarti nambah cost lagi ya. Nanti kan kita tidak ingin menambah cost di luar bahan makanan. Jadi mungkin nanti menurut saya kalau kita tidak pakai stiker ya sudah, tidak ada penambahan stiker," jelasnya.
Mary mengatakan sudah meminta vendor mencopot stiker bergambar Walkot Idris. Nantinya pihak Puskesmas juga diminta melakukan pengecekan saat pendistribusian.
"Tapi melalui petugas gizi di puskesmas nanti dinformasikan kepada yang mendistribusikan," tambahnya.
Putus Kontrak dengan Vendor
Mary Liziawati mengatakan pihaknya telah memutus kontrak vendor wirausaha baru (WUB) di Tapos. Kebijakan itu usai adanya ketidaksesuaian menu pada hari pertama pembagian makanan stunting.
"Ada di Tapos (putus kontrak vendor). Yang hari pertama ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama," ungkap Mary.
Mary mengatakan hal itu pun dievaluasi karena tidak memenuhi ketentuan. Sebab, di hari pertama wilayah Tapos menyajikan nasi dan sayur sup, bukan kudapan.
"Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada. Sebenarnya nasi dengan tahu memenuhi, tetapi karena hari itu seharusnya kudapan, tapi yang disiapkan nasi dan sayur sup," jelasnya.