Mengenal Hamim, Pengacara Si Miskin Penjual Cobek di Bursa Kursi LPSK

Jakarta - Pansel Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan 21 nama kepada Presiden agar dipilih menjadi para penggawa saksi dan korban. Salah satunya adalah Abdul Hamim Jauzie. Siapa dia?

Dalam catatan detikcom, Selasa (14/11/2023), Hamim sudah malang melintang menjadi pengacara probono (gratis/tidak dibayar). Khususnya untuk membela si miskin yang dijebak atau menjadi korban peradilan sesat. Meski seorang laki-laki, Hamim pernah menjadi pembela untuk LBH APIK, yang concern di bidang pembelaan perempuan dan hak-hak hukumnya.

Salah satu yang dibelanya adalah penjual cobek Tajudin. Tajudin dijebloskan ke penjara sejak April 2016. Ia dituduh aparat Polres Tangerang Selatan mengeksploitasi anak dan dikenai UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Setelah melalui reli panjang persidangan, ia akhirnya divonis bebas. Tuduhan polisi dan jaksa tidak terbukti sama sekali.

Tajudin keluar dari Rutan Tangerang pada 14 Januari 2017 siang dan buru-buru pulang ke Padalarang. Rumah sederhananya menjadi pelabuhan kebahagiaan yang tidak terkira. Setelah itu, Tajudin menguji UU terkait ke MK namun tidak diterima dengan alasan apa yang dialaminya bukan permasalahan konstitusional norma, tetap permasalahan penerapan hukum.

"Besar harapan, bila nantinya terpilih menjadi anggota LPSK, maka lebih banyak bisa membantu para korban dan saksi dengan skala yang lebih luas," harap Hamim.

Baca juga: Pungli di PN Depok, Fotokopi 100 Lembar Dikutip Rp 500 Ribu

Baca juga: MA Bebaskan Tukang Cobek yang Jadi Korban Salah Tangkap

Hamim juga kerap mengungkap berbagai pungli di peradilan. Salah satunya melaporkan pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) ke Ombudsman terkait dugaan pungli di rumah Wakil Tuhan itu.

Lewat LBH Keadilan, Hamim mengomandoi berbagai advokasi dan pembelaan publik. Hasilnya, LBH Keadilan tercatat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan berhak menjadi pemberi bantuan hukum yang di-support negara. Namun LBH Keadilan mengakui dana bantuan hukum dari pemerintah belum maksimal sehingga perlu dinaikkan. Padahal, baru-baru ini, BPHN mendapatkan penghargaan terbaik untuk Open Government Partnership (OGP) Awards 2023 yang diselenggarakan di Tallin, Estonia September 2023.

"Diraihnya penghargaan OGP Awards oleh BPHN, harus terus dibarengi dengan peningkatan layanan akses terhadap keadilan yang meniscayakan tersedianya anggaran yang memadai. Oleh karena itu kami berharap Menteri Keuangan menambah alokasi anggaran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu," kata Hamim Jauzie kala itu.

Berikut ini 21 nama calon anggota LPSK yang diserahkan ke Jokowi:

1. Abdul Hamim Jauzie, S.H., M.H.
2. Brigjen. Pol. (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.
3. Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph. D.
4. (Dr.iur) Antonius P.S. Wibowo, S.H., M.H.
5. Apong Herlina, S.H., M.H.
6. Drs. Arko Hananto Budiadi
7. Asnifriyanti Damanik, S.H.
8. Kombes Pol. Ayi Supardan, S.Sos., S.IK., M.Si.
9. Dr. Dede Kania, S.HI., M.H.
10. Jones Batara Manurung, S.P., M.Si., QCRO.
11. Mahyudin, S.H., M.H.
12. Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si.
13. Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.
14. Sri Nurherwati, S.H.
15. Sri Suparyati, S.H., LL.M.
16. Subhan, S.T., M.H.
17. Susilaningtias, S.H., M.H.
18. Totok Yulianto, S.H.
19. Wahyu Wagiman, S.H., M.H.
20. Wawan Fahrudin, S.Sos., M.E.
21. Ir. Yosep Adi Prasetyo (asp/dnu)