.webp)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku tidak tahu keberadaan wakilnya, Eddy Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, yang kini statusnya menjadi tersangka kasus gratifikasi dan suap. Lalu di manakah Eddy?
"Saya di kantor dari jam 09.00 WIB, Mas," kata Eddy saat dimintai konfirmasi wartawan lewat aplikasi WhatsApp, Senin (13/11/2023). Lalu Eddy mengirimkan share loc untuk menunjukkan dirinya ada di lantai 8 gedung Kemenkumham.
Sebagaimana diketahui, siang ini Yasonna mengaku belum tahu keberadaan wakilnya. Ketidaktahuan Yasonna itu disebutnya karena baru pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya baru sampai dari luar negeri," ucap Yasonna.
Tentang status hukum wakilnya itu, Yasonna mempersilakan KPK memprosesnya. Namun Yasonna berpesan agar mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Silakan aja proses, tapi kita harus ada asas praduga tak bersalah," ucap Yasonna.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. Ada empat tersangka dalam kasus ini.
Alex mengatakan surat perintah penyidikan telah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Alex mengatakan tiga tersangka sebagai penerima dan satu tersangka sebagai pemberi.
"Kemudian, penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep, sekitar 2 minggu yang lalu dengan empat orang tersangka. Dari pihak penerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear, kayaknya sudah ditulis di majalah Tempo," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers, Kamis (9/11).
Eddy Hiariej secara pribadi belum memberikan tanggapan perihal status tersangka itu. Namun institusi yang menaunginya, yaitu Kemenkumham melalui Tubagus Erif Faturahman selaku Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, sempat memberikan tanggapan setelah KPK menyebutkan status tersangka Eddy Hiariej.
"Beliau tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," kata Erif pada Jumat, 10 November 2023.
"Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap,. Terkait bantuan hukum dari Kemenkumham akan kita koordinasikan terlebih dahulu," imbuh Erif.
Simak juga Video: Fakta-fakta Dugaan Gratifikasi Berbuntut Wamenkumham Jadi Tersangka KPK
