Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah menyoroti konflik berdarah antara tentara Israel dengan berbagai pejuang kemerdekaan Palestina yang berlangsung tepat sebulan ini. Mulai Hamas di jalur Gaza hingga Hisbullah di selatan Lebanon.
Said menyebut sebulan itu pula Israel telah menyerbu ke jalur Gaza, melakukan pengeboman secara membabi buta di kawasan Palestina. Lebih dari 10 ribu warga Palestina menjadi korban nyawa penyerbuan Israel di Palestina.
"Jutaan lainnya mengungsi ke selatan, hingga wilayah Mesir. Meski dikecam oleh berbagai kalangan, para pemimpin dunia, protes warga dunia diberbagai negara juga memenuhi jalan jalan di ibukota negara," kata Said, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2022).
"Namun protes keras dunia ini tidak menyurutkan langkah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk terus mengirimkan tentara ke Gaza, dan melakukan penyerangan udara melalui roket roket berkendali jarak jauh," sambungnya.
Menurus Said, Dewan Keamanan (DK) PBB yang harusnya bisa bertindak preventif, menengahi dan menjadi polisi dunia yang bisa menyelesaikan konflik gagal memerankan tugasnya dengan baik. Pada Sidang DK PBB 18 Oktober 2023, Amerika Serikat (AS) buru-buru melakukan veto, tiada keputusan dan tindakan yang bisa dilakukan oleh DK PBB.
Bahkan pada sidang lanjutan 6 November lalu, DK PBB juga kembali gagal meloloskan keputusan resolusi konflik antara Israel dan Palestina. Sebab, AS kembali menggunakan hak vetonya.
"PBB seperti macan ompong. Pada Jumat 27 Oktober 2023 Majelis Umum PBB sebagai forum tertinggi PBB telah mengambil voting, sebanyak 120 negara mendukung resolusi gencatan senjata, 14 negara menolak dan 45 negara abstain," kata Said.
"Artinya Majelis Umum PBB memutuskan dilakukan gencatan senjata, namun resolusi ini seperti melukis langit. Keputusan yang tiada artinya di lapangan," jelasnya.
Di samping itu, Said mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan sejumlah organisasi kemasyarakatan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.
Ia pun mengharapkan Pemerintah RI bisa melakukan beberapa langkah yang lebih progresif, sebagai berikut:
1. Terus mengusahakan berjalannya resolusi gencatan senjata melalui DK PBB, meskipun saat ini Indonesia tidak menjadi anggota DK PBB namun Indonesia harus tetap berusaha keras melobi DK PBB. Indonesia bisa menempuh cara-cara extraordinary untuk menekan DK PBB meloloskan resolusi konflik, seperti menggalang kekuatan kekuatan strategis seperti di ASEAN dan OKI.
2. Mendorong aliansi regional seperti OKI, ASEAN maupun poros kekuatan baru dengan Rusia dan Tiongkok untuk menekan Israel, melalui sanksi ekonomi, maupun penyiagaan pasukan pemeliharaan perdamaian secara langsung di perbatasan Israel dan Palestina.
3. Menyiapkan usulan rencana kerja internasional, khususnya melalui badan badan PBB untuk rekonstruksi dan pembangunan di Palestina pascaperang.
4. Menyiapkan peta jalan bersama melalui kekuatan regional seperti OKI, ASEAN dan negara negara besar untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya atas Negara Palestina.
5. Mengusulkan peta jalan reformasi menyeluruh atas PBB agar badan dunia ini bisa menjadi solusi menyeluruh atas krisis dunia yang diakibatkan oleh perang, bencana alam, kemerosotan ekonomi, dan sosial.
(akd/ega)