Golkar Sakit Hati Marsillam Jadi Ketua UKP3R

Jakarta - Penunjukan Marsillam Simanjuntak sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Reformasi (UKP3R) membuat Partai Golkar merasa sakit hati. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai ingin merangkul musuh-musuh Golkar."Marsillam adalah orang yang selama ini berseberangan dengan Golkar. Terutama dengan pernyataannya tahun 1999 yang ingin membubarkan Golkar," ucap anggota DPR dari FPG yang juga Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2006).Selain itu, dengan tidak dilibatkannya Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam pembentukan lembaga tersebut semakin memperkuat indikasi SBY ingin meninggalkan Golkar. SBY dinilai telah menganggap JK sebagai kompetitor strategisnya."SBY telah menganggap JK sebagai kompetitor dalam kepemimpinan nasional. Golkar harus mewaspadai ini," tandasnya.Keberadaan lembaga ini, lanjut Yuddy, dinilai tidak akan menyelesaikan masalah dan merampungkan percepatan reformasi. "Ini tidak akan selesaikan masalah. Pembenahan reformasi sudah seharusnya dijabarkan dan diterjemahkan oleh pembantu-pembantunya untuk diimplementasikan," cetusnya.Untuk menghindari implikasi negatif yang lebih jauh dengan kehadiran lembaga ini, Yuddy menyarankan Presiden melakukan pembicaraan dengan DPR. Secara pribadi SBY juga harus berbicara dengan JK."Dengan DPR untuk yang formal. SBY harus jelaskan urgensi, job description, serta anggaran lembaga ini. Secara pribadi SBY harus bicara hati ke hati dengan JK,"tandasnya.Yuddy berharap pembentukan lembaga ini bukanlah bagian dari politik akomodatif SBY yang terkesan sebagai politik 'penampungan'."Seolah-olah presiden ingin menservis semua orang tanpa memikirkan implikasinya. Akibatnya penyelesaian segala persoalan tidak integral dan tidak sistematis. Tidak ada jaminan UKP3R akan menyelesaikan masalah," bebernya.Dalam klarifikasinya pada Selasa malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keberadaan unit kerja presiden untuk pengelolaan program kebijakan reformasi (UKP3KR) tidak akan mengganggu kinerja kabinet. Ditegaskan presiden, pembentukan unit ini sepenuhnya untuk membantu pelaksanaan tugasnya selaku kepala pemerintahan yang sedemikian kompleks. (fjr/nrl)