Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dengan mengusung tema 'Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak'. Tujuan diadakannya kegiatan seminar ini untuk berbagi pengetahuan terkait pembinaan inovasi pelayanan publik.
Dalam seminar ini dijelaskan mengenai penciptaan inovasi pelayanan publik, pembinaan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik.
Hal ini pun diketahui berdasarkan arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang sering digaungkan.
"Kegiatan ini juga merupakan program Kementerian PANRB dalam pemberdayaan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Pemerintah Daerah dalam mendorong penyelenggara pelayanan publik melalui inovasi," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri setelah sepuluh tahun program pembinaan inovasi pelayanan publik, masih ada tantangan yang perlu direspons secara positif untuk melakukan perbaikan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kriteria inovasi. Hal ini dapat dilihat dari sebaran Top Inovasi Pelayanan Publik yang didominasi oleh instansi pemerintah yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Diah mengatakan penciptaan inovasi dan replikasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik.
"Baik penciptaan inovasi maupun replikasi diharapkan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah harus bisa menempatkan kebutuhan dan pengambilan kebijakan dalam penciptaan maupun replikasi inovasi pelayanan publik,"kata Diah dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
Diketahui, terdapat keengganan untuk melakukan replikasi inovasi karena dianggap sebagai tindakan yang tidak kreatif, tidak orisinil, dan memiliki konotasi negatif menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik di daerah.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kementerian PANRB perlu melihat dan meluruskan kembali replikasi sangat penting karena merupakan bagian dari penyebarluasan inovasi. Replikasi juga dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas karena inovasi yang direplikasi sudah teruji di daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memahami kebutuhan apakah lebih strategis menciptakan inovasi atau mereplikasi suatu inovasi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah menyampaikan di Provinsi Bali sudah dilaksanakan replikasi dari beberapa inovasi di sebagian daerah. Replikasi inovasi yang akan diimplementasikan di wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota di Bali dilaksanakan sesuai kebutuhan pada setiap instansi daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selanjutnya, Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Ida Bagus pun memaparkan mengenai bagaimana membangun Inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Menurutnya, inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat berkelanjutan, salah satunya bisa dikembangkan melalui replikasi.
Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Siti Zuhro, serta Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Ida Bagus Wyasa Putra.
(prf/prf)