.webp)
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama stakeholder terkait menggelar Rapat Koordinasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Crowne Plaza Hotel Bandung, Kamis (2/11/2023).
Hal ini dilakukan guna membahas keterbatasan kuota BBM subsidi pada sektor transportasi laut. Terlebih, moda transportasi ini menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan ekonomi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan untuk meningkatkan pelayanan di tengah keterbatasan ini dapat melibatkan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam mengelola keterbatasan kuota BBM bersubsidi adalah mengurangi tekanan pada kuota BBM bersubsidi dengan mengganti atau melengkapi sumber energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi melihat pentingnya peran kapal dalam distribusi angkutan logistik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi seperti Industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan ekonomi lainnya," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
Ia menambahkan, pemakaian bahan bakar pada kapal merupakan salah satu komponen operasional yang perlu untuk diperhitungkan dengan baik agar kegiatan operasional kapal dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, serta tidak terjadi pemborosan biaya operasional.
Lebih lanjut, Antoni mengatakan peningkatan pelayanan di tengah keterbatasan kuota BBM subsidi adalah tantangan yang cukup kompleks.
"Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kerja sama yang kuat, dan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, kita optimis dapat merajut keterpaduan konektivitas wilayah," ucap Antoni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting mengungkapkan rakor ini bertujuan untuk para stakeholder terkait mendiskusikan, berkoordinasi, dan evaluasi terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan bakar minyak (BBM).
"Tujuannya agar pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan laut kapal penumpang dan pelayaran rakyat (pelra) dapat berjalan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia" ucap Hendri Ginting.
Selain itu, dalam kegiatan Rakor BBM Subsidi ini juga dilakukan Soft Launching Sistem informasi Usulan Bahan Bakar Minyak oleh PLT Dirjen Perhubungan Laut dan pemaparan dan simulasi aplikasi dari TIM Ditjen Hubla yang disaksikan oleh stakeholder / operator terkait.
Melalui aplikasi digital ini, pengajuan BBM Subsisi ke BPH Migas akan lebih mempermudah dan membantu kelancaran stakeholder terkait serta mewujudkan transparansi & akuntabilitas kebutuhan BBM Subsidi sektor transportasi laut.
Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber pada kegiatan rakor ini Jonide Quelju dari APKAPI, Heru Hermawan Novianto dari PT. Trakindo Utama, Syamsuiddin dan Gunawan Wibisono dari Pertamina Patra Niaga, Christian Tanuwijaya dari BPH Migas serta narsum dari Inspektorat Jenderal II dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
(prf/prf)
