Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Ali Baham Temongmere sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. Tito pun meminta Ali untuk melakukan blusukan ke tujuh kabupaten di Papua Barat.
"Karena kunci dari pimpinan teritorial baik itu kepala daerah dan pimpinan TNI/Polri adalah penguasaan wilayah," kata Tito Karnavian seusai melantik Ali Baham Temongmere sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (1/11/2023).
Tujuh kabupaten yang dimaksud Tito adalah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.
Tito mengatakan penguasaan teritorial bermaksud agar penjabat gubernur dapat memahami semua infrastruktur sosial dan permasalahan yang terjadi pada tingkatan kabupaten se-Papua Barat.
Penjabat gubernur dimintanya untuk menjalin sinergi kolaborasi dengan semua bupati dan pemangku kepentingan serta kementerian/lembaga, sehingga program pembangunan daerah terlaksana secara maksimal.
"Penjabat gubernur bukan hasil pemilu, makanya bangun kekompakan dengan semua pemangku kepentingan di daerah," ucap Tito.
Tito mengingatkan penjabat merupakan penugasan dari pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sembari menunggu hasil pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Oleh sebabnya, penjabat gubernur harus mampu mengembangkan tugas penyelenggaraan roda pemerintahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Semua agenda penting bangsa dan negara menjadi yang paling prioritas, sekaligus menjaga layanan publik tetap lancar," tuturnya.
Tito menekankan agar alokasi dana otonomi khusus (otsus) yang disalurkan kepada enam provinsi di Tanah Papua, wajib dikelola dengan efektif dan efisien demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dana Otsus Papua mengalami peningkatan menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang dikucurkan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar.
"Jangan euforia, ingat amanah yang diberikan. Ubah stigma pejabat jarang ada di tempat dengan banyaknya blusukan ke daerah," ujar Mendagri.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Alasan Mendagri Usul Pilkada Dipercepat Jadi September 2024':
(mae/imk)